khilafah dalam perspektif islam

oleh : budi santosa

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A. Latar belakang

Pertama-tama, penulis akan menempatkan term khilafah sebagai sebuah kajian sejarah ummat islam yang sekarang ini tersimpan dalam gudang sejarah ummat islam itu sendiri, yang selalu membuat para kaum intelektual muslim maupun barat terasa gatal tangannya untuk membuka pintu gudang sejarah itu dan mengambil helai demi helai lembaran sejarah tentang khilafah. Hal ini disebabkan karena satu-satunya wilayah kajian perpolitikan islam yang sudah berusia sangat lanjut dan selalu menarik untuk diperbincangkan adalah diskursus tentang khilafah. Dalam tulisan sederhana ini penulis mengajak para pembaca untuk mengaji secara berjama’ah, mengkaji ulang dan sejenak melakukan “rihlah sejarah” (baca : tamasya sejarah) dari awal kemunculan islam sebagai sebuah ajaran dan agama yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW, oleh karena itu penulis dalam makalah ini akan memfokuskan tulisan ini dalam satu ruang lingkup khusus, yaitu “kajian khilafah dalam persepektif islam”. Penulis ingin mengajak pembaca untuk menyepakati bahwa kata “islam” yang terdapat dalam kalimat tersebut, penulis maknai dalam tiga pengertian dan sekaligus menjadi pendekatan yang akan dipakai dalam tulisan ini, dalam mengupas secara mendalam tema khilafah dalam perspektif  islam. Alasan lain mengapa penulis menggunakan ketiga pendekatan tersebut, karena pengkajian khilafah dalam wilayah keislaman tidak mempunyai standar yang baku, karena al-qur’an sendiri membuka ruang yang begitu luas bagi para pemikir untuk memberikan penafsiran tentang term khilafah, dan al-qur’am tidak pernah secara eksplisit berbicara tentang khilafah, oleh karenanya penulis mencoba menyelami sendiri term khilafah ini dengan ketiga pendekatan tersebut.

Pendekatan pertama, menempatkan kajian khilafah dalam konteks islam sebagai sebuah ajaran, hal ini sangat penting untuk dikemukakan, sebab konsep khilafah dalam konteks dan perspektif apapun akan selalu merujuk kepada islam sebagai sebuah ajaran dengan menggunakan al-Qur’an dan al-Hadits sebagai sumber rujukan utama, lagi pula term khilafah terlahir dari “rahim” islam itu sendiri, maka sudah barang tentu penulis akan mencoba mengais-ngais sumber rujukan islam yang paling utama itu yaitu al-Qur’an dan hadits yang kira-kira memberi petunjuk tentang kajian khilafah. Rujukan haditspun penulis akan melakukan “fit and proper tes” terhadap sekian banyak hadits yang berkaitan dengan term khilafah, artinya penulis hanya akan memberikan peluang bagi hadits yang berstatus shahih atau minimal hasan yang akan dijadikan rujukan dalam mengupas kajian khilafah dalam tulisan ini, sebagaimana kebiasaan tradisi penulisan ilmiah.

Pendekatan kedua, adalah pendekatan historis. Penulis akan menempatkan kajian khilafah dalam konteks sejarah islam, hal ini menurut hemat penulis sangat penting, karena diskursus khilafah tidak akan pernah lepas dari peristiwa-peristiwa sejarah ummat islam, sejak Rasul Muhammad SAW, menancapkan tonggak keislaman ditengah-tengah peradaban ummat manusia dan ikut meramaikan hiruk pikuk heterogenitas sejarah peradaban kehidupan manusia. Dengan demikian tulisan ini akan mencoba mengupas secara mendalam rentetan peristiwa sejarah ummat islam mulai dari era kekhilafahan khulafaurrasyidin sampai kepada lenyapnya kekhilafahan ummat islam di Turki sebagai stasiun pemberhentian terakhir dari perjalanan kekhilafahan ummat islam.

Pendekatan ketiga, penulis akan mengupas term khilafah dari sisi sejarah pemikiran ummat islam, sebab menurut penerawangan penulis antara sejarah dan pemikiran ibarat dua sisi mata uang, artinya di satu sisi warna sejarah adalah wujud dari produk pemikiran ummat manusia, di sisi yang lain corak pemikiran sangat dipengaruhi oleh sejarah ummat manusia. Lebih khusus lagi dalam tulisan ini penulis akan mengupas secara mendalam corak pemikiran ummat islam tentang diskursus khilafah mulai dari corak pemikiran khilafah klasik sampai kepada pemikiran khilafah modern yang masih berbau debatable dan seringkali mengalami “konfrontasi pemikiran” secara terbuka atau benturan-benturan pemikiran antara punggawa-punggawa pemikir muslim tentang term khilafah.

Walaupun tulisan ini tidak akan mempunyai ruang yang cukup leluasa untuk membahas terma ini karena dengan tiga pendekatan tersebut ruangan tulisan ini akan begitu sesak, namun paling tidak ketiga pendekatan di atas akan penulis jadikan “kitab suci” dalam mengupas, menguraikan dan mengkaji secara mendalam tentang term khilafah dalam perspektif islam, sebab dengan ketiga pendekatan tersebut penulis berharap kajian khilafah dalam tulisan ini akan membantu menghilangkan rasa dahaga para pencari informasi tentang kajian khilafah dalam perspektif islam, akhirul kalam selamat meneguk……….!!

BAB II

PEMBAHASAN

  1. A. Khilafah, Sebuah Kajian Ajaran Islam

Sebelum penulis mengajak pembaca lebih jauh menyelami kajian khilafah, terlebih dahulu marilah kita sejenak mengaji beberapa ayat al-Qur’an yang penulis anggap berkaitan dengan tema dalam tulisan ini. Sebagaimana penulis jelaskan pada bab pendahuluan bahwa pendekatan pertama yang penulis pakai dalam membedah kajian khilafah dalam perspektif islam ini adalah  menempatkan kajian khilafah dalam konteks islam sebagai sebuah ajaran, maka jalan satu-satunya adalah dengan menyajikan ayat-ayat al-Qur’an sebagai rujukannya. Tujuan penting dalam sub ini adalah ayat-ayat al-Qur’an ini sengaja penulis kutip karena “bangunan khilafah islam” dibangun atas prinsip-prinsip ayat-ayat al-Qur’an ini. pertanyaannya adalah, lalu bagaimana penerapannya dalam lapangan sejarah islam? Sub bab ke dua dari tulisan ini, penulis siapkan sebagai jawabannya.

Musyawarah/konsultasi

$yJÎ6sù 7pyJômu‘ z`ÏiB «!$# |MZÏ9 öNßgs9 ( öqs9ur |MYä. $ˆàsù xá‹Î=xî É=ù=s)ø9$# (#q‘ÒxÿR]w ô`ÏB y7Ï9öqym ( ß#ôã$$sù öNåk÷]tã öÏÿøótGó™$#ur öNçlm; öNèdö‘Ír$x©ur ’Îû ͐öDF{$# ( #sŒÎ*sù |MøBz•tã ö@©.uqtGsù ’n?tã «!$# 4 ¨bÎ) ©!$# =Ïtä† tû,Î#Ïj.uqtGßJø9$# ÇÊÎÒÈ

159.  Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu, Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Al-Qur’an Terjemahan Depatemen Agama., 1989)

tûïÏ%©!$#ur (#qç/$yftGó™$# öNÍkÍh5tÏ9 (#qãB$s%r&ur no4qn=¢Á9$# öNèdãøBr&ur 3“u‘qä© öNæhuZ÷t/ $£JÏBur öNßg»uZø%y—u‘ tbqà)ÏÿZムÇÌÑÈ

38.  Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka (Al-Qur’an Terjemahan Depatemen Agama., 1989)

.

Ketaatan kepada pemimpin

$pkš‰r’¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qãè‹ÏÛr& ©!$# (#qãè‹ÏÛr&ur tAqߙ§9$# ’Í<‘ré&ur ͐öDF{$# óOä3ZÏB ( bÎ*sù ÷Läêôãt“»uZs? ’Îû &äóÓx« çnr–Šãsù ’n<Î) «!$# ÉAqߙ§9$#ur bÎ) ÷LäêYä. tbqãZÏB÷sè? «!$$Î/ ÏQöqu‹ø9$#ur ̍ÅzFy$# 4 y7Ï9ºsŒ ׎öyz ß`|¡ômr&ur ¸xƒÍrù’s? ÇÎÒÈ

59.  Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Al-Qur’an Terjemahan Depatemen Agama., 1989)

Keadilan

* ¨bÎ) ©!$# öNä.ããBù’tƒ br& (#r–Šxsè? ÏM»uZ»tBF{$# #’n<Î) $ygÎ=÷dr& #sŒÎ)ur OçFôJs3ym tû÷üt/ Ĩ$¨Z9$# br& (#qßJä3øtrB ÉAô‰yèø9$$Î/ 4 ¨bÎ) ©!$# $­KÏèÏR /ä3ÝàÏètƒ ÿ¾ÏmÎ/ 3 ¨bÎ) ©!$# tb%x. $Jè‹Ïÿxœ #ZŽÅÁt/ ÇÎÑÈ

58.  Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat(Al-Qur’an Terjemahan Depatemen Agama., 1989)

* ¨bÎ) ©!$# ããBù’tƒ ÉAô‰yèø9$$Î/ Ç`»|¡ômM}$#ur Ǜ!$tGƒÎ)ur “ÏŒ 4†n1öà)ø9$# 4‘sS÷Ztƒur Ç`tã Ïä!$t±ósxÿø9$# ̍x6YßJø9$#ur ÄÓøöt7ø9$#ur 4 öNä3ÝàÏètƒ öNà6¯=yès9 šcr㍩.x‹s? ÇÒÉÈ

90.  Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Al-Qur’an Terjemahan Depatemen Agama., 1989)

Hubungan antara umat dari berbagai agama

Iw on#tø.Î) ’Îû ÈûïÏe$!$# ( ‰s% tû¨üt6¨? ߉ô©”9$# z`ÏB ÄcÓxöø9$# 4 `yJsù öàÿõ3tƒ ÏNqäó»©Ü9$$Î/ -ÆÏB÷sãƒur «!$$Î/ ωs)sù y7|¡ôJtGó™$# Íouróãèø9$$Î/ 4’s+øOâqø9$# Ÿw tP$|ÁÏÿR$# $olm; 3 ª!$#ur ìì‹Ïÿxœ îLìÎ=tæ ÇËÎÏÈ

256.  Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (Al-Qur’an Terjemahan Depatemen Agama., 1989)

öqs9ur uä!$x© y7•/u‘ z`tBUy `tB ’Îû ÇÚö‘F{$# öNßg=à2 $·èŠÏHsd 4 |MRr’sùr& çn̍õ3è? }¨$¨Z9$# 4Ó®Lym (#qçRqä3tƒ šúüÏZÏB÷sãB ÇÒÒÈ

99.  Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ? (Al-Qur’an Terjemahan Depatemen Agama., 1989)

ö@è% Ÿ@÷dr’¯»tƒ É=»tGÅ3ø9$# (#öqs9$yès? 4’n<Î) 7pyJÎ=Ÿ2 ¥ä!#uqy™ $uZoY÷t/ ö/ä3uZ÷t/ur žwr& y‰ç7÷ètR žwÎ) ©!$# Ÿwur x8Ύô³èS ¾ÏmÎ/ $\«ø‹x© Ÿwur x‹Ï‚­Gtƒ $uZàÒ÷èt/ $³Ò÷èt/ $\/$t/ö‘r& `ÏiB Èbrߊ «!$# 4 bÎ*sù (#öq©9uqs? (#qä9qà)sù (#r߉ygô©$# $¯Rr’Î/ šcqßJÎ=ó¡ãB ÇÏÍÈ

64.  Katakanlah: “Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah”. jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)” (Al-Qur’an Terjemahan Depatemen Agama., 1989)

Demikianlah beberapa ayat-ayat al-Qur’an yang membicarakan bagaimana prinsip-prinsip membangun tatanan kemasyarakatan/kehidupan bernegara, diantaranya prinsip keadilan, ketaatan kepada pemimpin (keputusan bersama), toleransi, yang selanjutnya seringkali dijadikan landasan teoritis-empiris dalam membangun sebuah “Negara”. Kadang-kadang ayat-ayat al-Qur’an di atas banyak dipergunakan untuk meligitimasi kepentingan-kepentingan pemikiran atau bahkan partai politik. Penulis sengaja tidak mempergunakan tafsir atau referensi apapun dalam memaknai dan memahami teks al-qur’an di atas, karena penulis menginginkan “pemahaman telanjang” (tanpa dipengaruhi oleh pandangan subyektif apapun), karena menurut penulis setiap ummat manusia mempunyai keberhakan untuk memperoleh cahaya pencerahan (bahasa al-Qur’an=hudallinnas) dari kitab suci al-Qur’an tanpa harus menunggu persyaratan-persyaratan sebagai seorang mufassir.

  1. B. Melacak Definisi Khilafah

Sebelum lebih jauh berbicara tentang khilafah penulis akan mengajak pembaca untuk melacak definisi khilafah, hal ini sangat penting dilakukan untuk memberikan batasan terhadap term khilafah agar pembahasan ini tidak membias, serta untuk mengetahui gambaran umum tentang khilafah. Disini penulis akan mengambil definisi dari berbagai sumber termasuk kitab-kitab klasik dan buku-buku kontemporer tanpa memandang kontroversi dari “madzhab”(kelompok)  pandangan tentang khilafah. Tetapi “buku suci” al-qur’an yang akan kita jadikan rujukan awal dan utama. Secara eksplisit dalam al-qur’an, tidak pernah ditemukan kata-kata “khilafah” yang ada dalam al-qur’an adalah kata-kata “khalaaif” dan kata-kata “khalifatan”, masing-masing kata tersebut terdapat pada dua ayat al-Qur’an. surat al-An’aam ayat 165 :

uqèdur “Ï%©!$# öNà6n=yèy_ y#Í´¯»n=yz ÇÚö‘F{$# yìsùu‘ur öNä3ŸÒ÷èt/ s-öqsù <Ù÷èt/ ;M»y_u‘yŠ öNä.uqè=ö7uŠÏj9 ’Îû !$tB ö/ä38s?#uä 3 ¨bÎ) y7­/u‘ ßìƒÎŽ|  É>$s)Ïèø9$# ¼çm¯RÎ)ur ֑qàÿtós9 7LìÏm§‘ ÇÊÏÎÈ

165.  Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al-Qur’an Terjemahan Depatemen Agama., 1989)

surat Yunus ayat 14 :

§NèO öNä3»oYù=yèy_ y#Í´¯»n=yz ’Îû ÇÚö‘F{$# .`ÏB öNÏdω÷èt/ tÝàZoYÏ9 y#ø‹x. tbqè=yJ÷ès? ÇÊÍÈ

14.  Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat (Al-Qur’an Terjemahan Depatemen Agama., 1989)

surat al-Baqarah ayat 30 :

øŒÎ)ur tA$s% š•/u‘ Ïps3Í´¯»n=yJù=Ï9 ’ÎoTÎ) ×@Ïã%y` ’Îû ÇÚö‘F{$# Zpxÿ‹Î=yz ( (#þqä9$s% ã@yèøgrBr& $pkŽÏù `tB ߉šøÿム$pkŽÏù à7Ïÿó¡o„ur uä!$tBÏe$!$# ß`øtwUur ßxÎm7|¡çR x8ωôJpt¿2 â¨Ïd‰s)çRur y7s9 ( tA$s% þ’ÎoTÎ) ãNn=ôãr& $tB Ÿw tbqßJn=÷ès? ÇÌÉÈ

30.  Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Al-Qur’an Terjemahan Depatemen Agama., 1989)

surat al-Baqarah ayat 30 :

ߊ¼ãr#y‰»tƒ $¯RÎ) y7»oYù=yèy_ Zpxÿ‹Î=yz ’Îû ÇÚö‘F{$# Läl÷n$$sù tû÷üt/ Ĩ$¨Z9$# Èd,ptø:$$Î/ Ÿwur ÆìÎ7®Ks? 3“uqygø9$# y7¯=ÅÒãŠsù `tã È@‹Î6y™ «!$# 4 ¨bÎ) tûïÏ%©!$# tbq=ÅÒtƒ `tã È@‹Î6y™ «!$# öNßgs9 Ò>#x‹tã 7‰ƒÏ‰x© $yJÎ/ (#qÝ¡nS tPöqtƒ É>$|¡Ïtø:$# ÇËÏÈ

26.  Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan (Al-Qur’an Terjemahan Depatemen Agama., 1989)

Dalam surat al-An’aam ayat 165 di atas kata “khalaaif” diartikan sebagi “penguasa-penguasa” dan pada surat Yunus ayat 14 kata “khalaaif” diartikan sebagai “pengganti-pengganti”. Kemudian kata-kata khalifah yang di artikan “penguasa” pada 2 ayat terakhir. Menurut hemat penulis secara sederhana, semua kata-kata yang dipergunakan al-qur’an yang menunjuk kepada kata-kata khalifah atau khlaaif mempunyai makna kapasitas manusia yang mempunyai kemampuan memimpin/mengganti atau mewakili sesuatu di muka bumi. Hanya kata-kata ini yang dapat diinformasikan al-qur’an yang bisa memberikan petunjuk dalam mengungkap definisi khilafah.

Selanjutnya marilah kita menelusuri kata-kata khilafah dalam hadits Nabi SAW. Imam As-Suyuti (2003:11) dalam kitabnya “Tarikh al-Khulafa” yang penulis kutip dari buku terjemahannya “Tarikh Khulafa’ Sejarah Para Penguasa Islam” memberikan informasi yang menyebutkan kata-kata khilafah, berikut ini kutipan dari buku tersebut :

“Imam Ahmad berkata, Bahz berkata kepada kami, Hammad bin Salamah berkata kepada kami, Said bin Jamhan dari Safinah berkata, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda : “masa khilafah itu akan berlangsung selama tiga puluh tahun, setelah itu akan berbentuk monarki (kerajaan)”. (hadits ini diriwayatkan oleh para penyusun kitab sunan, serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya).

Berdasarkan informasi hadits di atas, maka sebetulnya kata-kata “khilafah” sudah ada sejak zaman Muhammad Rasulullah SAW, dalam kitab imam As-Suyuti ini dijelaskan bahwa kata-kata khilafah dalam hadits ini menunjuk pada sebuah era kepemimpinan ummat islam setelah Muhammad Rasulullah SAW meninggal dan masa kepemimpinan khilafah selama 30 tahun yang dimaksud adalah masa khulafaurrasyidin, selanjutnya system kepemimpinan ummat islam akan berbentuk kerajaan atau monarki, tentu yang dimaksud disini adalah dinasti Umayyah dan dinasti Abbasyiah sampai berakhirnya system kekhilafahan pada dinasti Ustmani di Turki. Tentu informasi dari al-qur’an dan hadits ini belum cukup untuk mengantarkan kita kepada pemahaman tentang khilafah secara komprehensif, untuk itu penulis akan memulai pelacakan definisi khilafah ini secara etimologi.

Dalam kamus al-Munawwir (1984:390) mengatakan bahwa kata khilafah adalah bentuk mashdar dari fi’il madhi khalafa, yang berarti menggantikan atau menempati tempatnya. Selanjutnya Ibrahim Anis (1972:251) dalam kitabnya “al-Mu’jam al-Wasith” menjelaskan bahwa makna khilafah adalah “ja’a ba’dahu fa-shara makanahu” orang yang datang setelah orang lain lalu menggantikan tempatnya. Dari definisi secara etimologi yang penulis bisa menangkap maknanya, bahwa untuk sementara ini kita menyepakati secara sederhana khilafah merupakan “pergantian seseorang terhadap kedudukan orang sebelumnya”.

Selanjutnya marilah kita menyimak beberapa definisi khilafah dari segi terminologi atau pengertian syar’i dari beberapa ulama di bawah ini :

  1. Abdurrahman Al-Baghdadi  dalam tulisannya di Majalah Al-Khilafah Al-Islamiyah (1995:20) ia menjelaskan bahwa Dalam pengertian syari’ah, Khalifah digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi Saw dalam kepemimpinan Negara Islam (ad-dawlah al-Islamiyah) inilah pengertiannya pada masa awal Islam.
  2. Selanjutnya diperjelas oleh al-Khalidi (1980:226) dalam bukunya Qawaid Nizham Al-Hukm fi Al-Islam, ia mengatakan “…..Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, istilah Khilafah digunakan untuk menyebut Negara Islam itu sendiri”.
  3. Dalam muqaddimah Ibnu Khaldun, yang penulis kutip dari bukunya Munawir Sjadzali (1990 : 102) “Islam dan Tata-tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran” menjelaskan, bahwa khilafah adalah pengembanan seluruh (urusan ummat) sesuai dengan kehendak pandangan syari’ah dalam kemaslahatan-kemaslahatan mereka baik ukrawiyah maupun duniawiyah yang kembali kepada kemaslahatan ukhrawiyah.
  4. Hasan Ibrahim Hasan (2001:276) dalam bukunya “Tarikh Al-Islam As Siyasi Wa Ats Tsaqafi Wa Al-Ijtima” yang penulis kutip dari buku terjemahannya  ia menjelaskan “pada dasarnya khilafah (kekhalifahan) adalah sesuatu yang dicadangkan agar seseorang menjadi pelanjut atas seseorang. Atas dasar ini, maka orang yang menjadi pelanjut Rasulullah dalam melaksanakan hukum syara’ disebut khalifah. Khalifah juga dinamai dengan imam, karena seorang khalifah menyerupai seorang imam dalam shalat yang harus diikuti dan diteladani oleh makmum. Dengan demikian, khilafah atau imam dikatakan sebagai al imamah al kubra (imam besar). Sedangkan alasan penamaan pemimpin dengan khalifah, karena ia menjadi pelanjut Nabi ditengah ummatnya.
  5. Kata-kata khilafah juga seringkali dimaknai sama dengan kata-kata imamah. Ali Ahmad As-Saulus (1997:16) dalam bununya “Aqidah al-Imamah ‘inda as-syi’ah al-isna ‘asy’ariyah” yang penulis kutip dari buku terjemahannya, ia menjelaskan, bahwa imamah itu juga disebut khilafah. Sebab orang yang menjadi khalifah adalah penguasa tertinggi bagi ummat islam yang menggantikan Nabi SAW. Khalifah itu juga disebut imam sebab para khalifah adalah pemimpin (imam) yang wajib ditaati.
  6. Sebuah komunitas dalam situs internet, yang memperjuangkan lahirnya kembali system pemerintahan khilafah islamiyah, menjelaskan “The Khilafah is the global leadership for all the Muslims in the world. Its role is to establish the laws of the Islamic Shari‘ah and to carry the da‘wah of Islam to the world. (www.khilafah.com, 2009).

Dari uraian definisi khilafah di atas ada beberapa kesimpulan yang penulis dapat peroleh, diantaranya adalah :

  1. Ruang lingkup atau batasan wilayah pembicaraan khilafah adalah persoalan kepemimpinan, suksesi kepemimpinan, model pemerintahan, institusi pemerintahan dalam konteks keislaman yang dimulai sejak meninggalnya Muhammad Rasulullah SAW, sebagai pemimpin ummat islam yang kemudian dilanjutkan oleh kepemimpinan ummat islam yang sering disebut dengan masa “khulafaurrasyidin”, dari masa inilah kita akan memulai pembicaraan tentang khilafah dalam perspektif  islam, sampai kepada dinasti-dinasti yang dibangun ummat islam.
  2. Dari sekian banyak tokoh-tokoh yang mendefinisikan term khilafah, terdapat sudut pandang yang berbeda dalam memaknai term khilafah itu sendiri. Sebagian ulama memandang khilafah sebagai penampakan politik yaitu sebagai institusi yang menjalankan urusan politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan dan system pemerintahan, meminjam istilah Ibnu Khaldun diistilahkan sebagai urusan duniawiyah. Sementara sudut pandang yang lain memandang khilafah sebagai penampakan agama yakni institusi yang menjalankan urusan agama yang juga oleh Ibnu Khaldun diistilahkan dengan urusan Ukrawiyah. Maksudnya menjalankan urusan diluar bidang kekuasaan atau system pemerintahan, misalnya pelaksanaan mu’amalah (seperti perdagangan), al-ahwal asy-syakshiyah (hukum keluarga, seperti nikah) dan ibadah-ibadah mahdhah. Adapula yang berusaha menghimpun dua penampakan ini. adanya perbedaan sudut pandang inilah yang menyebabkan mengapa para ulama tidak menyepakati satu definisi untuk term khilafah.

C. Khilafah, Sebuah Kajian Historis

Setelah mendapat gambaran umum dari definisi khilafah, penulis akan mengajak pembaca untuk melakukan “tamasya sejarah” dari sejarah berdirinya kekhilafahan khulafaurrasyidin sampai lenyapnya system khilafah pada dinasti Ustmani di Turki, yang eksekusi penghapusannya dilakukan oleh Mustafa Kemal Attaturk yang menuai reaksi pro dan kontra dari ummat islam sedunia. Pada sub bab yang kedua ini penulis akan membagi kajian khilafah dari sisi historisnya, dan pembagian ini akan penulis bagi menjadi empat bagian, yang pertama masa kekhilafahan khulafaurrasyidin, kedua masa kekhilafahan Dinasti Umaiyah, ketiga masa kekhilafahan Dinasti Abbasyiah, dan yang keempat masa kekhilafahan di Turki. Tentu dalam pembahasan ini penulis akan mengupasnya dari sisi system pemerintahannya saja yang berkaitan dengan system khilafah. Sebagaimana digambarkan oleh Ira M. Lapidus (1988:54-55) dalam bukunya “A History of Islamic Societies” ia menjelaskan :

“thus the history of caliphate went through several phases coinciding with the rasyidun, or righly guided caliphs (632-661), the Umayyad dynasty (661-750), the early Abbasid empire (750-783), an the Abbasid empire in decline (833-945). The first phase construction of the caliphal regine was the period of the rashidun in which the companions of the prophet, Abu Bakr (632-634), ‘Umar (634-644), ‘Uthman (644-656), and Ali (656-661), ruled by virtue of their personal connection with the prophet, and the religious and patriarchal authority derived from loyalty to islam”

Ira M. Lapidus dalam bukunya tersebut menjelaskan bahwa sejarah khilafah berlangsung dalam beberapa fase, yaitu dari khulafaurrasyidun, Umaiyah dan Abbasiyah, dan khulafaurrasyidun sebagai fase pertama dalam membangun rezim khilafah ummat islam. Akan tetapi penulis akan membahas term khilafah ini sampai khilafah islam di Turki sebagai akhir dari perjalanan panjang sejarah khilafah ummat islam.

  1. 1. Masa Khilafah Rasyidah

Berdasarkan catatan sejarah yang paling populer, Muhammad Rasulullah SAW, sebelum meninggal tidak memberikan petunjuk apapun tentang siapa yang akan menggantikan beliau untuk memimpin ummat islam. Suasana pada saat itu digambarkan oleh W. Montgomery Watt (1987:31) dalam bukunya “Islamic Political Thought: The Basic Conceps” ia menjelaskan :

“Muhammad died on 8 June 632 after less than a fortnight’s illness, there is no evidence that he had seriously considered what arrangements should be made for the government of the stste after his death. Perhaps he had thought about the matter and even talked it over with Abu Bakr and Umar; but, if so, he must have concluded that it was berst for him no to try to impose any solution. The normal Arab practice was for the tribal council to meet after the deadh of a chief, and any attempt to limit beforehand the choice of the council might have been resented. Muhammad’s adoptive son , Zayd ibn-Haritha, been alive, might have succeeded without difficulty; but he had been killed in fighting. Muhammad’s cousin and son-in-law ‘Ali ibn-Abi-Talib, thought great claims have been made for him by the Shi’ites, must have been unacceptable to many Muslims…..”.

Senada dengan hal di atas, pernyataan Hasan Ibrahim Hasan yang penulis kutip dari Badri Yatim (2008:35) dalam bukunya “Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II” menjelaskan :

“Nabi Muhammad SAW, tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat islam setelah beliau wafat. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat; belum lagi jenazahnya dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshar berkumpul di balai kota Bani Sa’idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah itu berjalan cukup alot karena masing-masing pihak, baik Muhajirin Maupun Anshar, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin ummat islam. Namun dengan semangat ukhuwah islamiyah yang tinggi akhirnya Abu Bakr terpilih”

Dari kedua kutipan di atas kiranya sudah jelas bagaimana suasana beberapa saat setelah meninggalnya Muhammad Rasulullah SAW, bahkan jenazah Muhammad Rasulullah SAW, belum sempat diurus oleh para sahabat, tetapi lebih disibukkan oleh persoalan politik. Persoalan politik yang penulis maksud disini adalah siapa yang akan menggantikan posisi Muhammad Rasulullah SAW, sebagai pemimpin umat islam. Hal ini menunjukkan bahwa kekosongan kepemimpinan dalam tubuh umat islam adalah berbahaya bagi kelangsungan eksistensi kaum muslimin, namun hal ini sempat menuai protes dari Aisyah istri Muhammad Rasulullah SAW.

Selanjutnya kaum Muhajirin dan Anshar melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang akan menjadi pengganti posisi Muhammad Rasulullah SAW, sebagai pemimpin kaum muslimin dan bukan sebagai pengganti kapasitas Muhammad Rasulullah SAW, sebagai Nabi. Musyawarah ini selanjutnya oleh penulis sebut sebagai “musyawarah politik” pertama yang dilakukan kaum muslimin dalam konteks kekhilafahan, atau dalam bahasa demokrasi modern disebut sebagai “the election” (Pemilihan Umum) walaupun piranti-piranti pemilunya masih sangat sederhana.

Untuk mempermudah pembahasan pada sub bab ini penulis akan membagi menjadi empat bagian. Empat bagian ini didasarkan pada masa kekhilafahan keempat khalifah khulafaurrasyidin yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Masing-masing khalifah penulis akan menyoroti system pemerintahan atau kekhilafahan yang dibangun oleh masing-masing khalifah.

  1. a. Khilafah pada masa Abu Bakar
    1. Dari segi proses pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah atau kepala pemerintahan dapat disimpulkan bahwa system pemelihan kepala Negara berdasarkan system bai’ah, pada masa sekarang mungkin sama dengan system demokrasi. Hanya waktu itu sesuai dengan al-amru syuro bainahum sebagaimana yang digariskan dalam al-Qur’an (Musyrifah Sunanto, 2004:26).
    2. Dari sisi penyelenggaraan roda pemerintahan pada masa Abu Bakar bersifat sentral; kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif terpusat ditangan khalifah. Pada masa Abu Bakar tidak banyak melakukan pembenahan perangkat-perangkat pemerintahan karena disibukkan oleh persoalan-persoalan masyarakat Madinah yang banyak melakukan pemurtadan berjama’ah, sehingga Abu Bakar mengambil kebijakan Negara untuk melakukan perang, perang ini selanjutnya disebut perang riddah, perang melawan orang-orang yang murtad (Badri Yatim, 2008:36).
    3. Pranata hukum atau sumber hukum yang digunakan Abu Bakar dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kitab suci al-Qur’an dan hadits dan piagam madinah, kalau dalam bahasa demokrasi modern ini disebut sebagai konstitusi Negara atau undang-undang Negara (Badri Yatim, 2008:36).
    4. Setelah diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar berpidato kepada segenap kaum muslimin, isi pidato tersebut antara lain bahwa “aku adalah bukan orang yang paling baik diantara kaum muslimin, sehingga jika aku menjalankan tugasku dengan baik maka ikutilah aku dan jika aku berbuat salah maka betulkanlah aku…” (A. Syalabi, 2007:196). Menurut hemat penulis pidato Abu Bakar di atas adalah “Pidato Politik” pertama kaum muslimin. Kalau dalam bahasa demokrasi modern, isi pidato politik Abu Bakar adalah ingin menunjukkan dan menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahanya, artinya ketika pemimpin Negara (Abu Bakar) melakukan penyelewengan kekuasaan maka kaum muslimin berhak melakukan teguran dan tidak mengikuti kebijakan-kebijakan sang khalifah. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi legislative dan yudikatif  juga berada ditangan kaum muslimin, walaupun tidak mempunyai institusi formal.
    5. Dilihat dari proses penyerahan jabatan dari Abu Bakar kepada Umar, penulis melihat bahwa kebijakan politik Abu Bakar menunjuk Umar dengan meminta pendapat para sahabat adalah tindakan politik yang sangat cerdas, karena Abu Bakar belajar dari pengalaman sebelumnya yaitu pada saat dia diangkat sebagai khalifah pertama yang nyaris mengakibatkan perpecahan ummat islam karena tidak adanya petunjuk dari Rasul tentang siapa yang akan menggantikan beliau. Hal ini dipertegas oleh Dedy Supriyadi (2008:76) ia menjelaskan bahwa Abu Bakar dalam menentukan penggantinya sebagai khalifah menunjuk Umar tetapi tetap menggunakan musyawarah sebagai prinsip utama dalam suksesi pergantian kekhalifahan dan Abu Bakar tidak menunjuk penggantinya dari kalangan keluarganya. Setelah Umar dibai’at secara khusus oleh para sahabat selanjutnya Abu Bakar memanggil Ustman dan mendiktekan teks perintah (dalam sejarah Indonesia mirip dengan surat perintah sebelas maret) yang menunjuk Umar sebagai penggantinya, Abu Bakar meninggal pada 23 agustus 624 M, dan kekhalifahannnya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 11 hari.
  1. b. Khilafah pada masa Umar Bin Khattab

Sedikit berbeda dengan proses pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah, Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah atas rekomendasi dari khalifah sebelumnya (Abu Bakar), akan tetapi rekomendasi dari Abu Bakar tersebut dimusyawarahkan oleh para sahabat atas permintaan Abu Bakar. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan al-Hakim az-zuhri berkata “Umar menjadi khalifah di hari meninggalnya Abu Bakar, yakni pada hari selasa tanggal dua puluh dua Jumadil Akhir” (Imam As-Suyuti, 2003:152).

berikut ini penulis akan mengutip pernyataan Hasan Ibrahim Hasan (2001:285-286) yang menggambarkan kondisi menjelang pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah :

“Abu Bakar duduk sebagai khalifah selama dua tahun lebih; dan sebelum ia meninggal telah dicalonkan olehnya Umar sebagai khalifah penggantinya. Di sini juga system musyawarah diberlakukan. Sebab, saat sakit Abu Bakar semakin parah ia merasa cemas bilamana urusan khalifah berlalu seperti yang terjadi sebelumnya hal ini akan membuat kaum muslimin terpecah dan perpecahan ini akan lebih membahayakan mereka sendiri daripada bahaya yang muncul dari orang-orang murtad. Atas dasar ini, ia berketetapan untuk mengangkat orang yang diyakini mampu dan baik strategi politiknya sebagai calon khalifah seudah dirinya. Ini adalah peristiwa pertama dalam menentukan khalifah sebagai pengganti dirinya….namun demikian, Abu Bakar tidak hanya berpegang pada pendapatnya sendiri saat Umar dicalonkan untuk menjadi khalifah sesudahnya. Pendapatnya ini dimusyawarahkan dengan para tokoh terkemuka di antara para sahabat, dimana mereka diminta pendapatnya tentang Umar. Ternyata mereka menilai positif dan sepakat atas pilihan Abu Bakar kepadanya”

Dari uraian di atas bahwa system pemilihan khalifah pada saat Umar terpilih adalah berdasarkan penunjukan dan musyawarah, sedikit berbeda dengan proses terpilihnya Abu Bakar yang tidak ada petunjuk sedikitpun dari Muhammad Rasulullah SAW. Berikut ini penulis akan memaparkan beberapa bentuk pemerintahan pada masa Umar

  1. Dari segi organisasi politik yang dibangun pada masa Umar diantaranya, al-khilafaat, kepala Negara. Yang pertama, Dalam memilih kepala Negara berlaku sisitem bai’ah yang sering disebut dengan system demokrasi. Dengan berpegang pada prinsip al-amru syura bainahum (musyawarah). Yang kedua al-wizaraat, sama dengan kementrian kalau pada zaman sekarang. Khalifah Umar menetapkan Ustman sebagai pembantunya untuk mengurus pemerintahan umum dan kesejahteraan. Sedangkan Ali untuk mengurus kehakiman, surat menyurat dan tawanan perang (Musyrifah sunanto 2003:26-27).
  2. Al-Kitabaat, sekretaris Negara, Umar Ibnu Khattab mengangkat Zait bin Tsabit dan Abdullah bin Arqom sebagai sekretaris untuk menjelaskan urusan-urusan penting (Musyrifah sunanto 2003:27).
  3. Administrasi Negara. Sesuai dengan kebutuhan, khalifah Umar Ibnu Khattab menyusun administrasi Negara menjadi Diwan-diwan (departemen-departemen) : diantaranya diwan al-Jundi (diwan al-harbi) atau badan pertahanan keamanan. Kaum  muslimin pada masa Rasul dan Abu Bakar semunya adalah perajurit. Ketika Rasul dan atau Abu Bakar menyeru untuk berperang, siaplah semua mengikuti perintah Nabi. Kemudian ketika perang sudah selesai dan ghanimah telah dibagikan, mereka kembali menjadi penduduk sipil. Pada masa Umar keadaan telah berubah. Disusunlah satu badan yang mengurusi tentara. Angkatan bersenjata khusus, asrama, latihan militer, kepangkatan, gaji, persenjataan dan terdapat pula angkatan laut yang dikepalai oleh Muawiyah. Yang kedua diwan al-kharaj (bait al-Mal) atau departemen keuangan yang mengurusi pemasukan dan pengeluaran negara. Yang ketiga diwan al-Qudhat atau departemen kehakiman. Selanjutnya adalah al-Imarah ‘ala al-buldan (administrasi pemerintahan dalam negeri). Dalam hal ini pertama negara dibagi menjadi beberapa propinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur, kalau pada masa sekarang disebut pemerintah daerah. Kedua al-barid (perhubungan), kuda pos, memakai kuda pos (Musyrifah Sunanto, 2003:27-29).
  4. Mengenai gelar khalifah, pada awalnya Umar diberi gelar “khalifah-khalifah Rasulullah” oleh kaum muslimin, yakni pengganti dari pengganti Raslullah. Al-Mughirah adalah orang pertama menyebutkan gelar tersebut akan tetapi Umar kemudian mengganti gelar itu karena terlalu panjang, maka oleh Umar gelar itu diganti dengan nama “Amirul Mu’minin” gelar ini kemudian dianggap sesuai dengan masanya sebagai masa penaklukan, mengingat dalam ungkapan tersebut terkandung makna Umar sebagai panglima tertinggi angkatan perang dan pemimpin tertinggi dalam pemerintahan (Hasan Ibrahim Hasan, 2001:295-297).
  5. Menjelang akhir kekhalifahannya, Umar bin Khattab ketika ia ditikam oleh seorang Majusi yang bernama Fairus atau lebih dikenal dengan nama Abu Luluah, kaum muslimin selanjutnya meminta Umar untuk menunjuk penggantinya. Hal ini digambarkan oleh Imam As-Suyuti (2003:156-157) ia menjelaskan berdasarkan sebuah hadits “sedangkan masalah khalifah saya (Umar bin Khattab) telah memerintahkan agar masalah ini dimusyawarahkan diantara Ustman, Ali, Zubair, Abdur Rahman bin Auf dan Sa’ad bin Abi Waqqas. Kemudian dia menyuruh Shuhaib untuk meminpin shalat jama’ah. Kemudian dari jumlah yang enam itu mengerucut menjadi tiga orang (Hadits Riwayat al-Hakim). Setelah pemakaman Umar tiga orang sahabat Rasul yaitu Ali, Abdurrahman bin Auf dan Ustman bin Affan ditunjuk oleh tiga orang sahabat diantara yang enam untuk memustuskan pengganti Umar. Kemudian dari tiga orang tersebut Ustman kemudian dibai’at untuk menjadi khalifah ketiga. Menurut hemat penulis ada hal yang berbeda antara proses pengangkatan Umar sebagai khalifah dan pengangkatan Ustman, yang berbeda adalah proses pengangkatan khalifah. Pada saat Umar diangkat, oleh Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya tetapi melalui jalur musyawarah oleh beberapa orang sahabat. Sedangkan pada pengangkatan Ustman, oleh Umar bukan menunjuk penggantinya langsung tetapi menunjuk enam orang sahabat atau dalam bahasa demokrasi modern disebut “team formatur” untuk memusyawarahkan siapa penggantinya sebagai khalifah. Kalau diteliti lebih jauh peristiwa ini mirip dengan system pemilihan kepala Negara dengan system kenegaraan modern yaitu pendelegasian anggota DPR oleh rakyat untuk memilih presiden.
  1. c. Khilafah pada masa Ustman bin Affan

Roda pemerintahan Ustman pada dasarnya tidak berbeda dari pendahulunya. Dalam pidato pembai’atannya, ia tegaskan akan meneruskan kebiasaan yang dibuat pendahulunya. Pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan khalifah; pemegang dan pelaksana kekuasaan eksekutif. Adapun kekuasaan legislative dipegang oleh Dewan Penasehat atau Majelis Syura, tempat khalifah mengadakan musyawarah atau konsultasi dengan para sahabat Nabi terkemuka. Majelis Syura ini diketuai oleh Ustman sendiri, jadi kalau Majelis Syura ini disebut sebagai lembaga legislative, ia tidak sama dengan lembaga legislative yang dikenal sekarang yang memiliki ketua sendiri. Bagaimanapun, dengan adanya Majelis Syura adanya Majelis Syura telah ada penedelegasian kekuasaan dari khalifah untuk melahirkan berbagai peraturan dan kebijakan. Dari fungsi ini, ia dapat dikatakan sebagai lembaga legislative untuk zamannya. Selanjutnya pola nepotisme dan kurangnya ketegasan Ustman menimbulkan pemberontakan yang mengantarkan kepada kematiannya di tahun 35 H (Dedi Supriyadi, 2008:89-92).

  1. d. Khilafah pada masa Ali bin Abi Thalib

Pengukuhan Ali sebagai khalifah tidak semulus pengukuhan tiga orang khalifah sebelumnya. Ustman belum sempat menunjuk siapa pun sebagai penggantinya. Ali dibai’at di tengah-tengah suasana berkabung atas meninggalnya Ustman. Kaum pemberontak yang membunuh Ustman mendaulat Ali supaya bersedia dibai’at sebagai khalifah. Setelah ustman terbunuh kaum pemberontak mendatangi para sahabat senior satu persatu yang ada di kota Madinah, seperti Ali bin Abi thalib, Thalhah, Zubair, Saad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Umar agar bersedia sebagai khalifah, akan tetapi mereka menolak. Akan tetapi baik kaum Muhajirin dan kaum Anshar lebih menginginkan Ali sebagai khalifah, tetapi Ali menolak. Ali meninginkan pengangkatannya sebagai khalifah agar dimusyawarahkan oleh para sahabat, akhirnya hasil musyawarah menyatakan Ali sebagai khalifah. Ali banyak menghadapi persoalan politik pada masa dia menjabat, persoalan politik tentang kedudukanya sebagai khalifah, pertama dari Thalhah, zubair dan Aisyah yang memberontak kepada Ali karena Ali dianggap tidak mau menghukum pembunuh Ustman, selanjtnya persoalan politiknya dengan Muawiyah , sampai peristiwa tahkim yang mengantarkan Ali berakhir dengan kematiannya. Maka berakhirlah khilafah pada masa khilafah rasyidah ini, yang selanjutnya membuka lembaran baru khilafah yang jauh berbeda dari system khilafah sebelumnya. (Dedy Supriyadi, 2008:93-101).

  1. 2. Khilafah pada masa Bani Umayah

Pada sub bab ini penulis tidak akan menjelaskan secara mendetail bagaimana seluk beluk secara lengkap kekhilafahan Bani Umaiyah berdasarkan setiap khalifah pada masa dinasti ini, tetapi penulis hanya akan menggambarkan hal-hal penting yang berkaitan dengan term khilafah pada dinasti ini. berikut ini adalah beberapa hal penting tersebut.

System pergantian kepala Negara (khalifah) dan faktor yang mempengaruhinya. Kekhilafahan ummat islam pada masa Bani Umayyah adalah era dan model baru dalam system kenegaraan, terutama dalam system pemilihan kepala Negara atau khalifah, oleh para sejarawan menyebutnya dengan system “Monarchi” atau kerajaan. Philip K Hitti (1970:281) menggambarkan hal tersebut dalam bukunya “History of the Arabs” ia menjelaskan bahwa system pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang  baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan system pergatian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat dikalangan anggota keluarga istana.

Lebih jauh lagi Hasan Ibrahim Hasan (2001:292-294) menggambarkan kondisi ini, ia menjelaskan bahwa beralihnya jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan telah mengubah system musyawarah yang selama ini menjadi dasar pemilihan al-Khulafa ar-Rasyidun. Sejak itu beralihlah kekhalifahan menjadi milik pemegangnya melalui kekuatan pedang (senjata), politik dan rekayasa. Ketika Muawiyah mengangkat puteranya Yazid sebagai putera mahkota, tampaklah system waris dalam pemerintahan. Sejak itu pula beralihlah pemerintahan dari system seperti yang ditempuh pada masa al-Khulafa a-Rasyidun pada system seperti yang ditempuh oleh orang-orang amawi dalam memerintah daulah islamiah, atau dengan ungkapan lain berubahlah pemerintahan dari system kekhalifahan yang bertumpu pada asas musyawarah dan bertumpu pada agama kepada system monarki (kerajaan) yang bertumpu pada asas warisan dan bertumpu pada politik (sebagai pokok) dan agama (sebagai unsur kedua). Dengan demikian kekhalifahan orang-orang amawi lebih tepat disebut sebagai raja dan bukan sebagai khalifah.

Imam As-Suyuti (2003:231-232) menjelaskan bahwa pada tahun 50 H, Qauhustan dibuka lewat peperangan. Pada tahun 50 H, saat inilah Muawiyah menyerukan kepada penduduk Syam untuk membaiat anaknya Yazid sebagai putra mahkota dan khalifah setelahnya jika dia meninggal. Orang-orang Syam pun membaiatnya. Dengan demikian Muawiyah adalah orang pertama yang mengangkat anaknya sebagai putra mahkota, dan orang pertama yang mewasiatkan kekhalifahannya saat dia masih sehat dan segar bugar. Kemudian dia menulis kepada Marwan, gubernur Madinah untuk membaiat penduduk Madinah, Abdur Rahman anak Abu Bakar yang berada di Madinah tidak menyetujui baiat tersebut karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar maupun Umar. Muawiyah juga meminta dukungan Abdullah bin Umar (anak Umar bin Khattab) tetapi Abdullah bin Umar tidak setuju.

Lebih jauh lagi Hasan Ibrahim Hasan (2001:295) menjelaskan, dari sekian banyak khalifah dinasti Umaiyah hanya Muawiyah II yang tidak menggunakan system penunjukan keturunannya. Muawiyah II menolak untuk mengangkat anaknya atau seseorang dari sebahagian anggota keluarganya sebagai putera mahkota, ia telah menyerahkan soal khalifah berdasarkan musyawarah dan berdasarkan pilihan masyarakat. A. Syalabi (2008:51) menjelaskan bahwa sebetulnya Muawiyah II menolak dirinya diangkat sebagai khalifah karena dia dalam keadaan sakit yang berkepanjangan, tetapi neneknya, yaitu Mu’awiyah I telah meletakkan asas-asas system warisan dalam jabatan khalifah.

Ada faktor yang paling mendasar yang mempengaruhi Muawiyah merubah sisitem pemilihan khalifah menjadi system monarki. Hasan Ibrahim Hasan (2001:292) menjelaskan hal ini bahwa pengaruh geografis dan sosio kultural masyarakat tempat berdirinya sebuah pemerintahan akan sangat berpengaruh terhadap system pemerintahan yang digunakan, demikian juga dengan apa yang terjadi pada perubahan system pemerintahan ummat islam. Kondisi ini digambarkan oleh Hasan Ibrahim Hasan bahwa pada saat Madinah merupakan ibu kota Negara Arab pada masa pemerintahan al-Khulafa ar-Rasyidun ternyata ketika itu kepemimpinan dan kekuatan terpusat di tangan unsur Arab yang mana system yang berjalan pun sejalan dengan karakter bangsa Arab itu sendiri. Tetapi ketika ibu kota Negara Arab pindah ke Damaskus, ternyata bangsa Arab juga terpengaruh oleh lingkungan tempat dimana mereka berada sehingga system kekhalifahan pun berubah mirip dengan system kerajaan atau kekaisaran. Muawiyah dalam hal ini sangat terpengaruh oleh system yang berlaku pada imperium Bizantium dan imperium Persia yang lebih dahulu menggunakan system kerajaan.

Agak sedikit berbeda dengan uraian di atas, penjelasan Ahmad Amin dalam bukunya “Fajr al-Islam” yang penulis kutip dalam buku Musyrifah Sunanto (2003:37-38) ia menjelaskan :

“dengan demikian Muawiyah telah mengubah system politik musyawarah dengan system monarki. Hal ini banyak didukung oleh kondisi ummat islam pada waktu itu. System musyawarah masih terlalu maju sehingga ajaran Nabi ini hanya dapat berjalan selama satu generasi yaitu, generasi hasil didikan Nabi sendiri. Sesudah itu ummat islam belum siap. Walaupun demikian Muawiyah termasuk orang yang berhasil memadukan system musyawarah dengan system monarki dan daulat islamiyah dapat dikuasai karena dia banyak memperhatikan riwayat dan kisah-kisah raja besar sebelumnya, baik dari kalangan arab atau pun bukan”

Menurut hemat penulis pendapat Ahmad Amin di atas didasarkan hanya atas kondisi ummat islam pada waktu itu yang rentan dengan perpecahan sehingga memerlukan system pemerintahan monarki untuk mengantisipasinya, dan pengaruh imperium Persia dan Byzantium yang menginspirasi Muawiyah sehingga memakai system monarki atau kerajaan.

Ada hal menarik yang di ungkapkan Syed Muhammadunnasir yang penulis kutip dalam bukunya Dedi Supriyadi (2008:104-105) ia menjelaskan ketika Muawiyah menjadi penguasa terjadi banyak kesulitan, pemerintahan imperium yang dia bangun terlihat kacau, munculnya tindakan-tindakan indisipliner kaum nomad yang tidak lagi dikendalikan oleh ikatan agama dan moral menyebabkan ketidakstabilan dimana-mana dan hilangnya kesatuan, ikatan teokrasi yang telah dibangun oleh kekhilafahan terdahulu tanpa disadari telah dihanacurkan oleh para pemberontak yang membunuh Ustman, oligarki di Makkah dikalahkan dan dicemarkan. Muawiyah mencoba untuk mencari suatu dasar baru bagi imperium yang ia bangun. Oleh karena itulah ia mengubah kedaulatan agama menjadi Negara sekuler. Sekalipun demikian, unsur agama di dalam pemerintah dan pemerintahan tidak hilang sama sekali. Muawiyah tetap mematuhi formalitas agama dan kadang-kadang menunjukkan dirinya sebagai pejuang islam.

Dari uraian Syed Muhammadunnasir di atas, menurut hemat penulis system pemerintahan yang memisahkan urusan agama dengan urusan politik, sesungguhnya embrionya telah ada sejak dinasti Umaiyah, walaupun secara eksplisit Syed Muhammadunnasir tidak menerangkan seperti itu, dan kebijakan yang diambil oleh Muawiyah tersebut dalam pemikiran kenegaraan islam disebut system sekuler, dan alasan Muawiyah untuk mengambil kebijakan tersebut sudah jelas dalam uraian di atas.

Dengan demikian maka dari khalifah pertama bani Umaiyah sampai lenyapnya bani Umaiyah, sistem monarki ini terus berjalan. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa, setiap khalifah pada masa dinasti Umaiyah mempunyai karakteristik dan ciri khas tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahan, dan penulis tidak akan menjelaskan secara rinci hal tersebut, sebab stressing pembicaraan pada sub bab ini adalah hal-hal penting dan paling mendasar dalam term khilafah yang dibangun dinasti Umaiyah.

  1. 3. Khilafah pada masa Bani Abbasiyah

Pada sub bab ini, penulis akan memperlakukan hal yang sama pada sub bab sebelumnya. Bahwa penulis hanya akan menggambarkan hal-hal penting yang berkaitan dengan term khilafah pada masa Bani Abbasyiah. Berikut ini adalah hal-hal penting tersebut.

Babak ketiga dalam drama besar politik islam di buka oleh Abu al-Abbas, dan Irak menjadi panggung drama besar itu. Orang Abbasiyah mengklaim dirinya sebagai pengusung konsep sejati kekhalifahan, yaitu gagasan Negara teokrasi, yang menggantikan pemerintahan sekuler (mulk) Dinasti Umaiyah (Dedi Supriyadi, 2008:128). Dari pernyataan ini, penulis akan mengambil sebuah kesimpulan penting dari perbedaan system pemerintahan monarki dinasti Umaiyah dengan system monarki pada masa dinasti Abbasiyah, perbedaan mendasar itu adalah ketika system monarki era Umaiyah terutama ketika Muawiyah menjadi Khalifah memakai system monarki sekuler atau pemisahan urusan agama dengan urusan politik pemerintahan walaupun system sekuler ini tidak begitu ekstrim. Pemberlakuan system pemerintahan sekuler ekstrim nanti akan diberlakukan oleh Mustafa Kemal Attaturk sekaligus menutup buku sejarah kekhilafahan ummat islam. Sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah menggunakan system pemerintahan monarki teokrasi dengan mencampurkan atau menyertakan urusan agama dalam system perpolitikannya terutama pada era pendirian awal dinasti ini. selanjutnya bentuk system pemerintahan yang dibangun pada masing-masing dinasti termasuk Abbasiyah sangat dipengaruhi oleh perubahan politik, social dan budaya.

Pernyataan Bojena Gajane Stryzewska yang penulis kutip dari Badri yatim (2008:49-50)  menjelaskan hal ini, “kekuasaannya (dinasti Abbasiyah) berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 H (750 M) s.d 656 H (1258 M). selama dinasti ini berkuasa, pola pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial dan budaya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik itu, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan dinasti Abbasiyah menjadi lima periode :

  1. Periode pertama (132 H/750 M – 232 H/847 M) disebut periode pengaruh Persia pertama.
  2. Periode ke dua (232 H/847M – 334 H/945 M), disebut masa pengaruh Turki pertama.
  3. Periode ketiga (334 H/945 M – 447 H/1055 M) masa kekuasaan dinasti Buwaih dalam pemerintahan khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia ke dua.
  4. Periode keempat (447 H/1055 M – 590 H/1194 M) masa kekuasaan dinasti bani Seljuk dalam pemerintahan bani Abbasiyah, biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki ke dua.
  5. Periode kelima (590 H/1194 M – 656 H/1258 M) masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif disekitar kota Bagdad.

Pada periode pertama, pemerintahan bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Menurut hemat penulis kelima periode tersebut masing-masing sangat dipengaruhi oleh kondisi politik sosial dan budaya, oleh karena itu konsep agama telah digabungkan dengan konsep “kehidupan terkini” pada masa itu, sehingga sudah barang tentu berpengaruh kepada pola pemerintahan yang dibangun, terlihat dari system suksesi kepemimpinan nasional (suksesi khalifah) berdasarkan keturunan yang mana kerajaan persia yang sudah lebih dahulu menggunakan system ini memberikan sumbangan besar terhadap penerapan system monarki kepada dinasti-dinasti ummat islam termasuk dinasti Abbasiyah. Tentu saja pengaruh ini bukan berhenti pada persoalan suksesi kepemimpinan, tetapi berpengaruh juga pada pola-pola institusi-institusi pendukung pemerintahan, seperti departemen-departemen yang ada pada pemerintahan dinasti Abbasiyah maupun Umaiyah.

  1. 4. Khilafah di Turki

Pemberhentian tamasya sejarah ini akan penulis tutup dengan sejarah ringkas lenyapnya system kekhilafahan di Turki sebagai babak akhir dari sekian banyak episode kekhilafahan ummat islam. Penulis tidak membahas sejarah kerajaan-kerajaan setelah lenyapnya dinasti Abbasiyah karena tulisan sederhana ini tidak akan mempunyai ruangan yang cukup untuk membahasnya secara lengkap. Alasan utama penulis mengambil Turki sebagai wacana sejarah khilafah adalah karena menurut catatan sejarah, Turki adalah Negara terakhir yang menerapkan system khilafah.

Harun Nasution (1996:151) dalam bukunya “Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan” menjelaskan, pada bulan Februari 1924, Mustafa Kemal Attaturk (nama Attaturk adalah gelar Mustafa kemal artinya “Bapak turki) mengusulkan kepada Majelis Nasional Agung Turki untuk menghapus jabatan khalifah yang ketika itu dipegang oleh khalifah Abdul Majid. Keputusan Majelis Nasional Agung kemudian menyetujui penghapusan khalifah di Turki.

Menurut hemat penulis, peristiwa penghapusan khalifah inilah yang menjadi “episode” terakhir dari drama panjang sejarah khilafah ummat islam. Peristiwa berakhirnya system khilafah ini akan penulis jelaskan secara ringkas. Masih pada buku yang sama Harun Nasution (1996:149-151) menerangkan proses penghapusan system khilafah tersebut, bahwa westernisasi, sekularisasi dan nasionalisme itulah yang menjadi dasar pemikiran pembaharuan Mustafa Kemal. Mustafa Kemal berpendapat bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan bukan berada sepenuhnya ditangan khalifah oleh karena itu dalam Majelis Nasional Agung Mustafa Kemal dan golongan kaum nasionalis lainnya mengusulkan perubahan bentuk Negara dari khilafah menjadi bentuk Negara republik. Dengan demikian Negara Turki, setelah diadakan amandemen terhadap konstitusi 1921 adalah Negara republic dan agama Negara adalah islam. Selanjutnya Mustafa Kemal terpilih sebagai presiden Turki, namun pada saat itu masih terjadi dualisme kepemimpinan. Khalifah Abdul Majid di satu pihak dan presiden Mustafa Kemal dipihak lain, dan pada saat itu kekuasaan pemerintahan di Turki sudah tidak dikendalikan oleh khalifah, khalifah hanya sebagai symbol untuk mengurus urusan ritual keagamaan saja. Mustafa Kemal tidak berhenti sampai disini dalam melakukan pembaharuan, ia selanjutnya berpendapat bahwa dualisme kepemimpinan ini sangat mengacaukan bentuk Negara republik, sehingga ia mengusulkan dihapusnya khalifah dan disetujui oleh Majelis Nasional Agung, maka berakhirlah system khilafah ini pada tahun 1924 M. namun Mustafa Kemal tidak berhenti sampai disini, menurut Kemal ide kedaulatan rakyat belum mempunyai gambaran jelas di Turki, karena artikel 2 dari konstitusi masih tetap ada, yaitu agama Negara adalah slam. Ini mengandung arti bahwa kedaulatan bukan sepenuhnya terletak di tangan rakyat, tetapi pada syari’at. Oleh karena itu usaha Kemal selanjutnya ialah menghilangkan artikel 2 dari konstitusi 1921. Ini terjadi tahun 1928. Negara tidak ada lagi hubungannya dengan agama. Sembilan tahun kemudian yaitu sesudah prinsip sekulerisme dimasukkan ke dalam konstitusi di tahun 1937, barulah republik Turki resmi menjadi Negara sekuler.

Lebih jauh lagi Harun Nasution (1996:147-148)  mengemukakan bahwa dalam pemikiran tentang pembaharuannya, Mustafa Kemal dipengaruhi bukan oleh ide golongan nasionalis saja, tetapi juga ide golongan barat. Kemal berkeyakinan bahwa Turki dapat maju hanya dengan meniru barat, karena barat telah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bisa menang dalam pertarungan peradaban antara barat dan islam.

Kesimpulan akhir yang ingin penulis sampaikan adalah bahwa betapa kondisi social, ekonomi, budaya, corak berpikir, referensi dan kemajuan peradaban suatu komunitas akan sangat mempengaruhi peradaban lainnya. Rupanya inilah yang terjadi pada pola pemerintahan khilafah yang berjalan lebih dari seribu tahun, dimulai dari episode pertama (khulafaurrasyidin), Umaiyah, Abbasiyah sampai episode terakhir lenyapnya system khilafah yang dilenyapkan oleh Mustafa Kemal Attaturk. Artinya pola pemerintahan khulafaurrasyidin dipengaruhi semangat Negara Madinah yang dibangun Rasul, imperium Umaiyah dipengaruhi Persia dan Bizantyum, Abbasiyah dipengaruhi Persia, dan terakhir khilafah Turki dipengaruhi barat. Analisa penulis lebih dalam dan mungkin akan menjadi aksioma bahwa “betapa suatu peradaban yang lebih tinggi atau bekas peradaban yang lebih tinggi akan sangat  mempengaruhi peradaban yang akan mulai muncul”.

D. Khilafah, Sebuah Kajian Pemikiran

pada sub bab penutup dari pembahasan ini penulis tidak akan membahas seluruh pemikiran yang berkembang tentang term khilafah dari pemikiran klasik sampai ke pemikiran kontemporer, karena lagi-lagi alasan keterbatasan ruangan dalam tulisan. Oleh karena itu penulis akan menyajikan sebuah drama pemikiran pendek yang berbau kontroversial tentang seorang Seykh Ali Abbdul Raziq, dengan karyanya yang sangat terkenal dan menjadi “bom intelektual” di tahun 1925 dan hangat dibicarakan sampai sekarang, buku itu adalah al-islam wa Ushul al-Hukm. Buku ini terbit setahun setelah Mustafa Kemal mengeksekusi berakhirnya khilafah ummat islam sedunia pada tahun 1942, buku ini kemudian banyak melahirkan buku-buku tandingan, dan salah satu buku tandingan yang cukup telak memukul atau bahkan meluluhlantahkan buku Seyhk Ali abdul raziq adalah buku al-islam wa al-khilafah fi al-‘ashr al-hadits (naqd kitab al-islam wa ushul al-hukm) karya Dhiya ad-Din ar-Rais, buku ini muncul setelah 50 tahun kemunculan buku Ali Abdul Raziq.

Di dalam pengantar buku Dhiya ad-Din ar-Rais ia mengatakan bahwa “generasi berikutnya, kaum cendekiawan (orang-orang yang mengamini buku Ali Abdul Raziq) sebagai orang-orang yang berpikiran dangkal, dan seterusnya menuding generasi yang akan datang, yakni para pemuda yang mewarisi obyek kajian ini, sebagai generasi “bebek yang tak berotak” (Dhiya ad-Din ar-Rais, terj. 1985:v).

Berikut ini adalah beberapa ulasan yang penulis peroleh dari sebuah blog internet (www.islamlib.com). Uraian dibawah ini hanya sekedar “memprovokasi” pembaca untuk ikut merenungi atau bahkan sesekali boleh merasa “geram” dengan uraian ini, tetapi hal ini cukup penting sebagai penambahan khazanah keilmuan tentang term khilafah, berikut ini adalah urain tersebut.

Al-Islam wa Ushul al-Hukm muncul di tengah perdebatan seputar wacana khilafah menyusul dihapusnya khilafah oleh Mustafa Kemal Attaturk pada tahun 1924. Banyak kalangan yang menilai bahwa kelahiran buku ini adalah bentuk dukungan teologis semata kepada keputusan Attaturk membubarkan institusi khilafah.

Kedua tokoh sezaman ini kemudian memperoleh kecaman luar biasa dari otoritas Islam di pelbagai dunia Islam. Beruntung bagi Attaturk karena ia memegang kekuasaan politik. Sementara kecaman yang diterima oleh Raziq dari otoritas dan masyarakat Islam Mesir membuat posisi-posisi sosialnya dilepas satu persatu. Raziq yang awalnya adalah salah satu ulama universitas al-Azhar dipecat dari jabatannya tersebut.

Kelahiran buku ini sebetulnya berada pada situasi dunia Islam yang sedang bergejolak. Tahun 1924, Mustafa Kemal Attaturk mengambil inisiatif menghapuskan bentuk pemerintahan khilafah Turki, satu-satunya khilafah Islam yang masih tersisa. Alasan utama Attaturk mengambil inisiatif adalah bahwa bentuk negara khilafah adalah sistem pemerintahan kuno yang tidak mampu memenuhi tantangan zaman, terutama karena Turki semakin terpuruk di bawah sistem pemerintahan ini. Butuh inovasi baru yang lebih segar dan modern, yaitu sekularisme.

Penghapusan khilafah kemudian dengan cepat memperoleh reaksi dari para pemimpin politik Islam dan terutama dari para ulama. Penghapusan ini memberi angin segar kepada komunitas-komunitas politik di luar Turki yang selama ini memang menunggu momen itu untuk mendeklarasikan diri sebagai khalifah. Dua komunitas politik yang sangat bernafsu adalah Raja Mesir, Fuad, dan Jazirah Arab.

Sebelum buku ini terbit, seorang ulama Mesir terkemuka, Rasyid Ridha, mempublikasikan sebuah tulisan di jurnal Al-Manar yang intinya memberi dukungan terhadap khilafah. Ada sementara anggapan yang mengatakan bahwa Raziq memberi jawaban balik terhadap artikel Ridha itu melalui buku Al-Islam. Di sisi lain Raziq, melalui buku ini, sebetulnya juga melakukan kritik terhadap nafsu penguasa Mesir untuk menjadi khalifah. Serangan pada dua otoritas inilah yang kemudian menempatkan Raziq pada posisi yang sangat berbahaya, yakni menghadapi otoritas agama dan politik sekaligus.

Secara teoretis, Raziq tampak meminjam paparan Ibn Khaldun mengenai pembedaan antara khilafah dan kerajaan. Khilafah adalah rezim Qur’ani yang beriorientasi ukhrawi. Di dalamnya adalah solidaritas sosial atau ashabiyyah. Sementara kerajaan hanyalah sistem politik dengan orientasi duniawi semata. Sistem politik bisa berubah dari kerajaan menjadi khilafah, demikian pula sebaliknya, ditentukan oleh seberapa besar solidaritas sosial terjalin untuk kepentingan ukhrawi. Belakangan ini, menurut Ibn Khaldun, khilafah telah turun menjadi kerajaan karena kurangnya solidaritas sosial yang beriorientasi ukhrawi. Akan tetapi kerajaan bisa bangkit lagi menjadi khilafah jika politik pemerintahan dapat diislamkan dan islamnya dapat dipolitikkan.

Bagi Raziq, selamanya yang terjadi adalah politik kekuasaan. Tidak pernah terjadi kekuasaan politik memiliki nuansa religius sekaligus. Di sini Raziq berusaha membangun teori untuk menolak definisi khilafah yang menyatakan bahwa khilafah adalah bentuk pemerintahan yang bersumber dari ilahi dan disetujui oleh ummat. Pertama-tama Raziq menantang semua pendukung khilafah untuk menunjukkan bukti doktrin Islam yang berbicara mengenai bentuk pemerintahan. Menurut Raziq, tidak ada satupun nash al-Qur’an yang menyatakan satu bentuk pemerintahan atau sistem politik Islam. Yang ada hanyalah ungkapan-ungkapan mengenai posisi Muhammad sebagai pembawa risalah. Raziq kemudian mengutip sejumlah dalil yang menunjukkan bahwa Muhammad hanyalah pembawa risalah, dan tidak memiliki otoritas untuk melakukan pemaksaan. Dengan tidak adanya paksaan, maka sesungguhnya Muhammad tidak menunjukkan otoritas politik yang ada dalam doktrin agama. Kekuatan pemaksa hanya milik otoritas politik dan bukan otoritas agama.

Raziq tidak memungkiri fakta mengenai terbentuknya komunitas politik, namun semua itu hanyalah fenomena historis yang tidak diwajibkan oleh syariah. Ketika Muhammad membangun komunitas politik di Madinah, dia tidak pernah mengemukakan satu bentuk pemerintahan politik standar yang harus diikuti oleh para penerusnya kemudian. Apa yang disebut politik Islami tidak lebih dari ijtihad politik para elit Islam sepeninggal Muhammad. Tidak ada mekanisme politik standar yang berlaku bagi pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Masing-masing terpilih melalui mekanisme politik yang berbeda. Pemerintahan-pemerintahan selanjutnya bahkan menjadi sangat lain, karena yang ada hanyalah pemerintahan berdasarkan garis keturunan.

Fakta ini memberi bukti bahwa Islam tidak pernah menetapkan khilafah sebagai keharusan politik, bahkan ia tidak Islami sama sekali. Raziq menulis:

“Agama Islam terbebas dari khilafah yang dikenal kaum Muslim selama ini, dan juga terbebas dari apa yang mereka bangun dalam bentuk kejayaan dan kekuatan. Khilafah bukanlah bagian dari rencana atau takdir agama tentang urusan kenegaraan. Tapi ia semata-mata adalah rancangan politik murni yang tak ada urusan sama sekali dengan agama. Agama tidak pernah mengenalnya, menolaknya, memerintahkannya, ataupun melarangnya. Tapi, ia adalah sesuatu yang ditinggalkan kepada kita agar kita menentukannya berdasarkan kaedah rasional, pengalaman, dan aturan-aturan politik. Begitu juga, pendirian lembaga militer, pembangunan kota, dan pengaturan administrasi negara tak ada kaitannya dengan agama. Tapi semua itu diserahkan pada akal dan pengalaman manusia untuk memutuskan yang terbaik.”

Untuk mendukung argumentasinya, Raziq menggunakan argumentasi historis dan kutipan sumber-sumber doktrin Islam. Secara historis bentuk kekuasaan politik dalam masyarakat Muslim terus berubah. Menurut Raziq, kekhalifahan yang pernah ada dalam Islam bukanlah doktrin melainkan fenomena sejarah semata. Pandangan ini kontan merisaukan sejumlah ulama. Rasyid Ridha menyatakan bahwa pandangan Raziq ini akan sangat menyulitkan ummat Islam yang sekarang terpecah-pecah dalam komunitas-komunitas politik kolonialisme. Sekali lagi Raziq mengemukakan bahwa untuk urusan agama sangat mungkin tercipta solidaritas Islam secara global, tapi adalah mimpi untuk memikirkan solidaritas semacam itu untuk urusan politik.

Raziq mengutip banyak sekali nash al-Qur’an untuk mendukung argumentasinya. Ihsan Ali-Fauzi (intelektual muda JIL) mengemukakan bahwa buku ini bisa jadi sangat menjemukan karena hampir setiap argumen selalu didasarkan pada nash al-Qur’an. Menurut Ihsan, ini juga cukup mengecewakan sebab Raziq adalah sarjana politik lulusan Oxford, namun tidak terlalu menggunakan perangkat teori politik modern untuk mendukung pendiriannya, Raziq malah kembali masuk ke dalam cara berpikir Islam tradisional. Namun begitu, lanjutnya Ihsan, ini sebetulnya adalah fenomena umum di kalangan masyarakat Islam. “Ilmu politik tidak pernah berkembang di dunia Islam,” ungkap Ihsan.

Di antara sedikit ayat al-Qur’an yang dianggap berbicara mengenai politik adalah “Yã ayyuha alladzîna ãmanû athî’û allah wa atî’û al-rasûl wa ûlî al-amr mingkum..” dan “Wa law raddûhu ilã al-rasûli wa ilã ûlî al-amr minhum la’alimahu alladzîna yastanbitûnahu minhum.” Menurut Raziq, para ulama telah melakukan manipulasi ayat sehingga ulil amr menjadi istilah yang bermakna politik. Padahal menurut al-Baydhawi itu adalah ungkapan untuk menyebut sahabat-sahabat Nabi. Al-Zamakhsyari menyebut itu sekedar istilah untuk menyebut ulama.

Dari penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa Raziq sesungguhnya adalah peletak dasar konsep sekularisme di dunia Islam. Dalam bukunya Raziq mengutip Hobbes dan Locke, namun pengaruh terbesarnya berasal dari Ibn Khaldun. Meminjam istilah Leonard Binder, Ihsan menyebut liberalisme yang dikembangkan Raziq adalah “rejected alternative,” karena masih terobsesi dengan dasar-dasar liberalisme dalam Islam, yang tidak sesuai dengan panggilan terdekat zamannya. Namun begitu, menurut Ihsan, hanya Faraq Foudah yang berani melanjutkan pemikiran Raziq dengan menawarkan pembacaan sejarah yang lebih kritis terhadap realitas kekuasaan di dunia Islam sejak masa Khulafa al-Rasyidun.

Secara lebih tegas Ali Abdul Raziq memberikan sebuah pernyataan yang penulis kutip dalam buku Jhon J. Donohue dan Jhon L. Esposito (1984:49) ia menjelaskan :

“Nabi berpulang ke rahmatullah tanpa menunjuk siapapun untuk menggantikannya dan juga tidak memberikan petunjuk siapa yang bisa menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin bangsa Arab itu. Dalam hal ini tidak ada hal yang perlu diragukan. Sepanjang hayatnya Nabi tidak memberikan petunjuk apapun untuk membentuk sesuatu yang bisa disebut Negara (Islamic state) adalah tidak pada tempatnya kalau orang kemudian berpendapat sebaliknya. Tidak ada satu keteranganpun dalam agama yang melarang kaum muslimin untuk berpacu dengan bangsa-bangsa lain dalam segala cabang ilmu social dan politik itu. Kaum muslimin bebas untuk meninggalkan system khilafah yang using ini, yang sebenarnya telah mengakibatkan kemunduran dan kenistaan kaum muslimin itu. Kaum muslimin bebas menentukan landasan kerajaan mereka dan pengorganisasian Negara mereka itu sesuai dengan konsepsi-konsepsi kemanusiaan yang lebih mutakhir dan sejalan pula dengan asas-asas pemerintahan yang kehebatan dan kebenarannya telah dibuktikan oleh pengalaman berbagai bangsa”.

Demikianlah uraian singkat tentang sisi lain dari pemikiran tentang khilafah yang cendrung sangat berbeda dari pemikiran umum ummat islam, yang memang terkadang membuat merah telinga sebagian kaum muslimin. Tetapi menurut hemat penulis uraian di atas janganlah ditanggapi secara emosional, sebab setiap produk pemikiran mempunyai metodologi dan paradigma yang berbeda dalam memberikan penafsiran terhadap sebuah kajian.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai catatan akhir dari tulisan ini, penulis hanya akan mengambil satu buah kesimpulan penting dan menjadi keyakinan penulis terhadap term khilafah. Keyakinan ini penulis sandarkan atas beberapa perenungan-perenungan mendalam dalam membaca teks al-Qur’an secara teks maupun konteks, membaca sejarah, serta membaca pemikiran-pemikiran klasik maupun kontemporer tentang diskursus khilafah. Keyakinan penulis ini atau pun disebut teory pribadi ? entahlah, yang jelas keyakinan ini bukan berdasarkan hasil “wangsit” dari bisikan disaat penulis tertidur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keyakinan ini berdasarkan sebuah pertanyaan dari penulis sendiri :

“mengapa al-qur’an atau pun hadits tidak ada satupun diantara keduanya memberikan petunjuk baik secara eksplisit atau implisit tentang bentuk Negara yang dikehendaki islam”? mengapa yang ada dalam al-qur’an dan al-hadits hanya prinsip-prinsip dasar dalam membangun sebuah Negara “? Jawaban….penulis dibawah ini

Jika al-qur’an maupun hadits secara jelas mewajibkan atau memberi petunjuk bentuk Negara tertentu, apakah itu khilafah, demokrasi, republic, monarki, teokrasi, atau bentuk Negara apa saja yang akan datang, maka bisa jadi bentuk Negara yang ditawarkan al-qur’an ataupun hadits tidak akan terpakai di masa-masa yang akan datang, karena perubahan dan dinamika kehidupan serta peradaban manusia tidak akan pernah berhenti berubah, sehingga secara otomatis bentuk Negara yang sesuai dengan ummat manusia akan terus berubah, yang tidak akan berubah adalah prinsip-prinsip dasar dalam membangun sebuah Negara, dan al-qur’an memberikan prinsip-prinsip dasar itu. Al-qur’an secara cerdas hanya menyajikan atau memberi  petunjuk tentang prinsip-prinsip dasar dalam membangun sebuah bentuk Negara, seperti : prinsip musyawarah, berkeadilan, persamaan hak, kepatuhan terhadap pemimpin (keputusan bersama), toleransi, karena ketika prinsip-prinsip dasar ini diterapkan secara benar dalam sebuah bentuk Negara apapun namanya, entah itu monarki, republik, khilafah dan lain-lain, insyaallah akan membawa kepada sebuah Negara yang diinginkan islam dan al-qur’an. Sebuah Negara yang membawa kemajuan dan pencerahan dunia dan akhirat. Jadi menurut penulis tidak ada standar baku yang digariskan islam kepada ummatnya dalam membentuk sebuah Negara termasuk bentuk Negara khilafah atau bentuk Negara lainnya. Yang baku dari islam adalah prinsip-prinsip dalam membangun sebuah Negara. Wallahu ‘alam bishawab”hanya Allah yang mengetahui sebenar-benar kebenaran”

\

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an Terjemahan Depatemen Agama., 1989, Surabaya: CV Jaya Sakti Surabaya

Munawwir, warson, Ahmad., 2002, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progresif

Anis, Ibrahim et.al. 1972. “Al-Mu’jam Al-Wasith”, Kairo,  Darul Ma’arif

Al-Baghdadi, Abdurrahman. 1995. “Mafhum Al-Khalifah wa Al-Khilafah fi Al-Hadharah Al-Islamiyah”. Majalah Al-Khilafah Al-Islamiyah. No 1 Th I. Sya’ban 1415 H/Januari 1995 M. (Jakarta : Al-Markaz Al-Istitiratiji li Al-Buhuts Al-Islamiyah).

Al-Khalidi, Mahmud Abdul Majid. 1980. “Qawaid Nizham Al-Hukm fi Al-Islam”. (Kuwait : Darul Buhuts Al-‘Ilmiyah).

Sjadzali, Munawir, 1990, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta, cet. I, Universitas Indonesia Press.

Watt, Montgomery, W, 1987, “Islamic Political Thought : The Basic Conceps”, Edinburgh, Edinburgh University Press.

Yatim, Badri, 2008, “Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II”, Jakarta, Rajawali Pers.

Sunanto, Musyrifah, 2004, “Sejarah Islam Klasik Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam”, cet. II. Jakarta, Kencana

Syalabi, A, 2007, “Sejarah dan Kebudayaan Islam 1” Jakarta, cet. Ke 7, Pustaka al-Husna Baru

Supriyadi, Dedi, 2008, “Sejarah Peradaban Islam”, Cet. 10, Bandung, Pustaka Setia

Hitti, Philip K. 1970, “History of the Arabs” London, Macmillan

Syalabi, A, 2008, “Sejarah dan Kebudayaan Islam 2” Jakarta, cet. Ke 12, Pustaka al-Husna Baru

Nasution, Harun, 1996, “Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan”, Jakarta, cet. 11, Bulan Bintang

Ar-Rais, ad-Din, Dhiya’, 1985, “Islam dan Khilafah, kritik terhadap buku khilafah dan pemerintahan dalam islam, Ali Abdur RAziq”, terjemahan, (judul asli : al-islam wa al-khilafah fi al-‘ashr al-hadits, naqd kitab al-islam wa ushul al-hukm), Bandung, Pustaka

Lapidus, M, Ira, 1988, “A History of Islamic Societies” , New York, Cambridge University

4 thoughts on “khilafah dalam perspektif islam

    • terima kasih komentarnya, tulisan saya itu silahkan dinikmati semaksimal mungkin, dishare, dicopy paste tidak ada masalah, yang penting tolong nama penulis dicantumkan. saya membuka ruang diskusi yang seluas luasnya kepada anda. trims

  1. Satu catatan saya, bahwa memang Qur’an tidak menunjuk pada nama Khilafah, Kesultanan, Kerajaan, atau yang lainnya. Apalah arti sebuah nama. Namun penekanan pada prinsip, yakni tak lain adalah Qur’an dan Sunnah, adalah mutlak. Oleh karena itu saya setuju untuk menegakkan negara yang berdasarkan Qur’an dan Sunnah.

    Ayo!

    • ass.warahmatullah…bagi saya konsep ideal untuk sebuah negara tidak akan pernah berhenti pada satu nama…khilafah?demokrasi?monarki? atau nama-nama lain yang akan menyusul…masing-masing nama konsep negara itu telah membuktikan diri kepada sejarah, apakah ia mampu bertahan….monarki telah termakan zaman, khilafah juga telah terhapus, demokrasi? tinggal menunggu waktu. bagi saya, nama konsep ideal untuk sebuah negara bagaikan kue dengan cetakannya. kuenya boleh berbentuk apapun tapi bahannya sama. bagi saya yang muslim, maka konsep negara yang dibangun atas batu bata al-qur’an dan sunnah adalah yang paling ideal. entah itu kuenya bernama demokrasi, kerajaan atau apa saja…o ya saya sudah mencoba jalan-jalan di blog anda…blog anda bagus..banyak isi dan manfaatnya. tapi saya agak kesulitan memberikan komentar karena persyaratannya banyak…trimss

Komentar ditutup.