pakar pendidikan : sertivikasi keliru seharusnya dihentikan


gambar : google image

sumber/penulis : republika 26 Januari 2010

BANDUNG–Sertifikasi guru yang tidak berdampak pada peningkatan kualitas mengajar guru, ternyata sudah diprediksi oleh pakar pendidikan sebelum program tersebut digulirkan. Salah satu pakar yang sudah menyatakan hal itu adalah pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Said Hamid Hasan.

Menurut Said, dari awal dirinya sudah menyatakan sertifikasi tidak akan berdampak pada peningkatan kualiatas. ”Sertifikasi itu secara konsep memang salah dan hanya menghabiskan uang,” ujar Said kepada Republika, Selasa (12/1).

Said menilai apa yang disertifikasikan oleh pemerintah sebenarnya di lapangan sudah dimiliki oleh guru. Karena, portofolio sertikasi itu merupakan pengakuan kemampuan yang sudah dimiliki guru. Guru yang mengajar, sudah memiliki akta untuk mengajar tapi harus punya sertifikat lagi.

”Secara konsep sertifikasi memang keliru kalau dikaitkan peningkatan kualiatas. Sertifikasi dihentikan saja. Guru-guru sudah ada akta mengajar,” cetus Said.

Kalau pemerintah ingin guru di Indonesia memiliki kemampuan tertentu,

sambung Said, tidak perlu dikaitkan dengan sertifikasi. Sebaiknya, guru diberikan pelatihan. Setelah menyelesaikan pelatihan itu, baru diberikan sertifikat yang sesuai dengan apa yang sudah dilatihkan.

Selama ini, kata Said, untuk memenuhi persyaratan sertifikasi beberapa guru ada yang asal mengikuti seminar hanya untuk memperoleh sertifikatnya. Hal itu wajar, kata dia, karena mereka memang tidak dirancang utk mengikuti seminar. ”Kalau sekarang mereka tidak punya sertifikat seminar dan berbondong-bondong mencari sertifikat seminar, itu bukan salah mereka,” jelasnya.

Karena program sertifikasi guru ini sudah berjalan, kata Said, jika akan dihapuskan maka pemerintah harus mengambil langka untuk menghilangkan kesenjangan antara guru yang sudah memiliki sertifikasi dan tidak. Salah satu cara yang bisa ditempuh, lanjut dia, semua guru yang sudah bergelar S1 dan memiliki akta mengajar, sebaiknya memperoleh hak sesuai dengan sertifikat guru yang sudah disertifikasi.

”Untuk guru yang belum S1 sebaiknya diberikan program masuk S1. Kalau tidak memiliki akta mengajar, harus menempuh program akta itu dulu,” tegas Said.