MELAKUKAN PEMBELAJARAN PAIKEM

pendekatan pembelajaran paikem sejatinya bukan untuk diajarkan, atau diworkshopkan, tetapi untuk dirasakan dan dilakukan. PAIKEM itu seperti melakukan sebuah keikhlasan, ketika seseorang mengatakan bahwa “saya ikhlas” orang itu sedang tidak ikhlas. ikhlas itu adalah ketika seseorang sedang melakukan suatu keikhlasan tanpa sadar dia sedang ikhlas. begitu juga hakikat terdalam pembelajaran paikem.

rapat persiapan workshop PAIKEM

rapat persiapan workshop PAIKEM

Baca lebih lanjut

Iklan

PENDIDIKAN KARAKTER DAN AGENDA PENYELAMATAN KEBANGKRUTAN BANGSA

Sejak bergulirnya era reformasi tahun 1997, sebuah era yang menjadi tumpuan asa dan harapan seluruh rakyat Indonesia atas keterpurukan dan kegelapan rezim orde baru, 14 tahun sudah era reformasi itu bergulir sampai di penghujung tahun 2011 memasuki tahun baru 2012 era itu belum juga menampakkan hasil yang menggembirakan. Bahkan bangsa ini terlihat tidak memiliki masa depan cerah ke depannya, semakin terpuruk dan menuju jurang kebangkrutan. Bangsa ini nyaris bangkrut di semua lini kehidupan dan pelan-pelan namun pasti akan menuju kebangkrutan yang sempurna. Kebangkrutan bangsa dari semua lini itu terlihat lengkap, lihatlah sektor ekonomi yang tidak kunjung membaik, penyakit kemiskinan akut yang sulit terobati, persoalan ini selanjutnya melebar dan menulari perilaku masyakat yang negatif, taruhlah misalnya tingkat kriminalitas yang tinggi, buruknya kesehatan masyarakat, rasa putus asa sebagian masyarakat akan sulitnya perekonomian telah nampak dari beberapa peristiwa yang sulit kita percaya, misalnya sebuah keluarga bunuh diri berjama’ah karena putus asa bagaimana cara mempertahankan keberlangsungan hidupnya, seorang ibu rumah tangga membunuh anaknya lalu ibu itu membunuh dirinya adalah pemandangan yang telah banyak kita saksikan di media-medi elektronik dan media masa. Itulah sederet peristiwa nyata betapa kemiskinan yang dialami bangsa ini telah mencapai taraf yang sempurna. Telah banyak program pengentasan kemiskinan digelindingkan, program-program itu bersifat ad hoc (hanya tidak menyebutkanya instan) yang kemudian melahirkan hasil yang instan pula. Perilaku masyarakat yang hanya mengharapkan bantuan, tidak mandiri, hedonis, konsumtif bahkan semakin nampak.
Lihatlah perilaku koruptif para pelaku dan pemangku jabatan bangsa ini dari atas sampai bawah, dari pusat sampai daerah. Perilaku koruptif para koruptor yang mencuri uang negara ini telah sampai kepada taraf yang paling menghawatirkan dan mematikan, kalau kita menengok sejarah banyak bangsa-bangsa terdahulu masuk ke jurang kehancuran karena perilaku koruptif yang tak terbendung. Rakyat setiap hari dipertontonkan dengan berbagai kasus korupsi yang hampir semuanya menjadi misteri, kasus bank century, kasus suap cek pelawat, yang terakhir kasus korupsi wisma atlet dan hambalang yang terindikasi melibatkan para penguasa di negeri ini. Hampir seluruh lembaga di negara ini tidak luput dari virus korupsi, dan rakyat hanya bisa menonton tanpa bisa berbuat apapun. Atas perilaku korupsi itu, negara kemudian membentuk sebuah lembaga ad hoc yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di awal pembentukan lembaga ini, rakyat menaruh harapan besar dengan banyaknya penangkapan pelaku korupsi, namun akhir-akhir ini harapan itu perlahan namun pasti telah sirna, korupsi semakin menjadi-jadi, akhirnya negara ini nyaris kalah dengan para koruptor. Lihatlah penegakan hukum di negara ini yang carut marut, bagaimana mungkin seorang anak pelajar SMP di Sulawesi Utara mencuri sandal diancam hukuman 5 tahun penjara? Bandingkan dengan para koruptor yang hanya mendapat hukuman 2 tahun serta mendapat remisi, amnesti dan sebagainya, Tidak bisakah pencurian sandal jepit diselesaikan secara kekeluargaan serta musyawarah? Kemanakah karakter manusia-manusia Indonesia yang lebih suka mengedepan kekeluargaan, gotong-royong serta musyawarah itu? Karakter dan nilai-nilai luhur bangsa itu bagaikan mutiara-mutiara yang hilang. Lihatlah nasib para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang semakin buruk, buruk diperlakukan di negeri sebrang dan buruk pula diperlakukan di negeri sendiri, di luar negeri mereka mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, dianiaya, diperkosa tidak digaji, bahkan dihukum mati tanpa diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum, dan negara ini selalu telat dan lamban melindungi mereka. Mereka para TKI juga kurang mendapatkan pendidikan keTKIan yang maksimal, sehingga mereka terkadang tidak dapat bekerja dengan baik di tempat kerja mereka. Lihatlah pula perilaku dan budaya kekerasan yang kian hari semakin parah. Kekerasan telah menjadi watak dan karakter penghuni negeri ini, baik itu kekerasan oleh aparat negara terhadap warga masyarakat, kekerasan antar sesama warga, tawuran antar pelajar dan mahasiswa serta koflik horizontal semakin menampakkan eksistensinya. Kejadian pelanggaran HAM di Mesuji, penembakan warga di Bima NTB serta yang terakhir penembakan di Aceh, kelihatannya hampir seluruh persoalan diselesaikan dengan selongsong senapan dan ujung parang, sungguh kondisi yang tidak patut diwariskan bagi anak cucu negeri ini. Semua hal di atas telah cukup untuk memberikan kesimpulan bahwa bangsa ini berada di ambang kebangkrutan. Pertanyaan selanjutnya adalah, kepada siapa dan apa rakyat akan menaruh harapan ketika seluruh elemen bangsa ini menyumbang benih-benih kebangkrutan itu? Pembentukan lembaga ad hoc seperti KPK, Komnasham, Komisi Perlindungan Anak, pencanangan program-program program-program kemiskinan, kesehatan, pendidikan sepertinya tidak menjanjikan penyelematan kebangkrutan bangsa ini secara permanen. Semua itu hanya bersifat sementara dan instan bahkan nyaris tak membuahkan hasil yang memuaskan. Seluruh tanda-tanda kebangkrutan itu tidak lain dilakukan oleh manusia-manusia Indonesia sendiri. Mereka pelaku tanda-tanda kebangkrutan itu adalah produk bangsa ini, mereka adalah anak-anak bangsa yang dilahirkan dari bangku-bangku sekolah di negeri ini. Mulai dari mereka diasuh keluarga semenjak kecil kemudian mengenyam pendidikan sampai mereka bekerja dan melakukan tindakan-tindakan korupsi. Karena itu harus ada jalan keluar dari kondisi ini, solusi jangka panjang adalah reformasi pada sektor pendidikan, pendidikan dalam arti luas, pendidikan keluarga, pendidikan formal dan non formal. Karena sektor inilah yang mencetak kader bangsa. Generasi bangkrut ini harus terpotong saat ini dengan melakukan formula baru sistem pendidikan yang melahirkan anak-anak bangsa yang mempunyai good character (karakter yang baik). Karakter seseorang tidaklah muncul secara tiba-tiba, karakter haruslah dibentuk sedari kecil. Semenjak seorang anak berada di lingkungan keluarga, sampai mengenyam pendidikan, lingkungan sosial juga turut membentuk karakter seorang anak.
sebuah iklan yang menarik di media televisi swasta, tentang bagaimana seorang anak yang sejak kecil sudah sering tidak jujur kepada orang tuanya, kemudian di sekolah ia mempunyai kebiasaan menyontek, sampai ia tumbuh dewasa dan dijalanan ia melanggar peraturan lalu lintas dan menyogok aparat kepolisian, dengan istrinya ia melakukan tindakan tidak jujur dengan berselingkuh dan akhirnya ditempat kerja ia akrab dengan melakukan tindakan korupsi dan suap, selanjutnya ia dipenjara. Pesan iklan ini adalah, sesungguhnya perilaku negatif, tidak jujur, menyuap dan sebagainya adalah perilaku yang memang telah terbentuk dari kecil dan dari hal-hal yang kecil dan sederhana, tetapi menjadi karakter yang mengkristal sampai si anak itu tua. Karena itu, jika sektor pendidikan tidak mampu mencegah kepribadian buruk anak negeri ini dan jika sektor pendidikan tidak mampu lagi mencetak kader bangsa yang jujur, amanah, santun serta mempunyai karakter yang baik maka kebangkrutan bangsa sudah tidak bisa terhindarkan lagi. Saya tidak mengatakan bahwa, pendidikanlah yang menjadi resep mujarab untuk menyelesaikan seluruh persoalan bangsa, tetapi saya yakin memperbaiki kondisi bangsa pada konteks jangka panjang adalah sektor pendidikan tempatnya, dari sinilah generasi baru itu terbentuk, walaupun sektor pendidikanpun seringkali terjangkiti wabah perilaku buruk semisal uraian di atas. Kita mungkin sepakat, dengan melihat pengantar di atas, bahwa penghuni negeri ini telah mengalami pengikisan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang menjadi karakter individu-individu warga negaranya, sehingga yang muncul adalah karakter bangsa yang mulai jauh dari cerminan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Menurut saya pembentukan karakter anak bangsa yang baik akan sangat efektif dilakukan melalui jalur pendidikan, tetapi sector pendidikan tidak boleh diberikan sendiri menanggung tugas ini, seluruh komponen bangsa ini harus merasa bertanggungjawab atas upaya-upaya tumbuhkembangnya good character.

Siswa Tegang Ikuti UN Diawasi CCTV

Senin, 22 Maret 2010, 20:30 WIB
http://www.republika.go.id
BOGOR–Sejumlah siswa SMA Negeri 1 Kota Bogor yang mengikuti Ujian Nasional (UN) di hari pertama, Senin, mengaku tegang karena ketatnya pengawasan menggunakan Closed Circuit Television (CCTV). Indra (16), salah seorang dari mereka, mengaku tegang saat ujian pertama dimulai, selain karena ketatnya pengawasan juga target kelulusan yang 5,5 membuat dia gamang saat hendak menjawab setiap pertanyaan. “Lumayan tegang, takut tidak lulus. Karena pengawasan ketat, ada polisi, dan CCTV, jadi grogi,” katanya kepada ANTARA, usai mengikuti UN.

Hal serupa juga dirasakan Rani (17), siswi asal Cimanggu, Tanah Sareal, Kota Bogor. Dia mengaku gugup saat ujian dimulai. Ia merasa gugup karena soal UN juga cukup sulit ditambah pengawasan berlapis yang diberlakukan pihak sekolah.

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Bogor, Agus Suherman. menyebutkan. penggunaan CCTV di sekolah yang dipimpinnya adalah untuk menjamin pelaksanaan UN berjalan aman dan lancar. Penggunaan CCTV menurut Agus, sudah yang kedua kalinya diberlakukan. “Ini salah satu cara untuk menjadikan barometer keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar siswa yang benar-benar mengandalkan kemampuan siswanya,” tutur Agus yang juga Ketua Panitia Sub Rayon UN tingkat SMA/MA se-Kota Bogor.

CCTV tersebut dipasang di tiga titik, yakni di ruangan soal, di lantai tiga ruangan satu dan di depan pintu gerbang.
Monitor CCTV diletakkan di ruang guru, di mana setiap guru dapat melihat aktivitas di tiga titik tersebut. Agus mengatakan pelaksanaan UN di sekolahnya berjalan aman dan lancar.

Menurut dia, ketegangan yang dirasakan siswa disebabkan ini hari pertama, dan ia berkeyakinan pada hari kedua siswa sudah bisa santai. Hari kedua pelaksanaan UN hanya satu soal, yakni Bahasa Inggris

Perubahan Iklim dan Kegalauan Keilmuan


KOMPAS.com – Itu isu ”terpanas” dalam perkara perubahan iklim. Sementara di berbagai belahan dunia terjadi bencana terkait iklim: cuaca serba tak menentu dan cenderung ekstrem, badai salju, dan badai pasir tak terperikan terjadi di daerah yang tak terduga, di dalam tubuh Panel Ahli Antarpemerintah mengenai Perubahan Iklim terjadi ”badai kepercayaan”. Secara keseluruhan, bahkan urusan perubahan iklim ini, mengandung berbagai ironi.

Kepercayaan pada Panel Ahli Antarpemerintah mengenai Perubahan Iklim (IPCC) terguncang keras. Guncangan awal terjadi menjelang Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim Pertemuan Para Pihak Ke-15 (COP-15) di Kopenhagen, Denmark, awal Desember lalu, berupa bocornya e-mail dari Unit Riset Iklim dari Universitas East Anglia, Norwich, Inggris, yang prestisius.

E-mail itu mengisyaratkan betapa IPCC berusaha menghindari upaya pihak lain untuk turut melihat data-data yang dikoleksi dari seluruh dunia. Maka, muncullah kecurigaan bahwa model iklim yang digunakan oleh IPCC selama ini cenderung berlebihan. Dan, hasil polling publik kemudian menunjukkan turunnya kepercayaan publik akan keniscayaan terjadinya proses pemanasan global.

Peristiwa itu bak ranjau yang ditanam di kebun orang. Dan ”ranjau” itu meledak tak tertahan ketika diketahui terjadi kesalahan dalam laporan IPCC pada tahun 2007: Assessment Report 4. Di sana disebutkan, lapisan es di Puncak Himalaya akan habis meleleh pada tahun 2035. Para ahli terguncang dan debat pun berlangsung berkepanjangan.

Namun, eloknya, dengan mudahnya kesalahan tersebut lantas dinyatakan sebagai ”salah cetak” (typographical error). Angka tahun yang benar adalah 2305 tetapi tercetak 2035. Itulah ironi pertama. Ironis, ketika kesalahan ketik terjadi—jika memang benar demikian—pada sebuah laporan yang akan memengaruhi lebih dari 6 miliar penduduk dunia, memengaruhi sistem politik global karena Kerangka Kerja PBB atas Konvensi mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) beranggotakan lebih dari 190 negara!

Meminta maaf

Ketua IPCC Rajendra Pachauri pada akhir Februari lalu berusaha ”meredam” rasa tidak percaya di kalangan negara-negara anggota UNFCCC tersebut dengan hadir pada pertemuan para menteri lingkungan pada Forum 11th Special Session of the United Nations Environment Programme (UNEP) Governing Council/Global Ministerial Environment. Di sana ia berusaha meminta maaf. Hadirin pun diminta ”tutup mulut” tentang isi pertemuan tersebut. Dan, rupanya Pachauri dimaafkan… oleh PBB.

Pekan lalu, Sekjen PBB Ban Ki-moon telah mengumumkan badan baru yang bakal bertugas memeriksa cara dan prosedur IPCC dalam menyusun laporan (AR). Badan tersebut dinamai Dewan Antarakademi (Interacademy Council/IAC).

Pachauri dalam wawancara dengan jaringan televisi NDTV, India, dengan tegas menyatakan, ”Kami memiliki ribuan ilmuwan yang bekerja menyusun laporan tersebut. Mereka adalah para profesional di bidang perubahan iklim. Yang dilakukan IAC adalah mengawasi prosedur, dan bagaimana kami menjalankan prosedur itu untuk menyusun laporan. Mereka tidak campur tangan dalam soal keilmuan. Itu kompetensi IPCC.” Laporan berikutnya akan terbit sekitar tiga tahun lagi.

Ironis, ketika orang memperkarakan kompetensi IPCC dalam membuat kesimpulan dalam laporan, yang muncul justru badan pengawas untuk urusan ”salah cetak”—untuk meringkas segala jenis dan level prosedur. Ini sejalan dengan keputusan hakim yang sering menjatuhkan keputusan bebas terdakwa koruptor karena ternyata sang terdakwa hanya melakukan ”kesalahan administrasi”.

Padahal, yang riil adalah kesangsian terhadap cara kerja IPCC. Cara kerja yang kemungkinan berdampak pada interpretasi keilmuannya. Pendapat tersebut terpicu isi surat elektronik yang bocor—yang mengisyaratkan adanya sikap IPCC yang berusaha menutup-nutupi data dan proses kerja mereka. Kesangsian kelompok yang skeptis ini rupanya telah disimpan di bawah karpet. Padahal, laporan itu juga salah menyebutkan, 55 persen wilayah Belanda ada di bawah permukaan laut. Yang benar, 26 persen. Hal lain dalam laporan tersebut yang dinilai salah yaitu klaim IPCC bahwa perubahan curah hujan yang kecil pun akan memengaruhi hingga 40 persen hutan tropis Amazon dan hutan itu akan berubah menjadi padang rumput.

Ketika yang diketahui masyarakat awam adalah bencana banjir yang semakin sering, gelombang laut yang makin tinggi dan makin sering, dan badai yang semakin kerap, meja-meja perundingan di tingkat global telah menetapkan perubahan iklim masuk dalam ranah politik, ketika dia menjadi urusan PBB.

Seorang ilmuwan klimatologi Indonesia yang kini menarik diri sejak awal telah mengatakan, urusan perubahan iklim ini tidak merata secara global. Perkara ini menjadi arena lain dari dominasi negara maju. Perbandingan ilmuwan yang terlibat dalam IPCC antara negara maju dan berkembang amat tidak seimbang. Alasannya, jumlah paper dari negara berkembang di level internasional kurang memadai jumlahnya. Menurut ilmuwan tersebut, dengan demikian akan ada asumsi-asumsi dan faktor-faktor yang sesuai dengan kondisi negara-negara berkembang yang terlewat. Namun keberatan ini seakan tidak penting.

Kini, terbukanya berbagai kesalahan dalam laporan AR4 dikhawatirkan bakal mengguncang kepercayaan banyak kalangan terhadap kesahihan ilmu pengetahuan. Akibat lainnya, secara politis kegalauan keilmuan itu dikhawatirkan melemahkan komitmen negara-negara secara global dalam menghadapi ancaman dampak perubahan iklim. (Ada sejumlah kalangan ilmuwan yang skeptik, yang menyatakan, penyebab perubahan iklim yang dipicu pemanasan global tidaklah antropogenik, tidak berbanding lurus dengan konsentrasi CO. Penyebab pemanasan global adalah medan magnet matahari).

Sekjen PBB Ban Ki Moon memberikan ”kemudahan” di tengah kegalauan keilmuan tersebut. ”Kesalahan dalam laporan itu amat kecil jumlahnya”—tebal AR4 sekitar 3.000 halaman. ”Saya tidak melihat ada bukti kredibel yang menentang kesimpulan utama laporan tersebut. (Bahwa) Ancaman dampak perubahan iklim adalah nyata,” ujarnya.

NTB Incar Posisi Ketujuh


MATARAM, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan meraih urutan ketujuh dari 33 provinsi yang menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) dengan jujur dan transparan. “Tahun lalu NTB berada di urutan ke-17. UN tahun ini angka satu harus hilang, sehingga NTB masuk dalam sepuluh besar atau paling tidak meraih posisi ketujuh dari seluruh provinsi di Indonesia yang menggelar UN,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) NTB Lalu Syafi’i di Mataram, Selasa (9/3/2010).

Menurut dia, posisi ketujuh provinsi terjujur yang menggelar UN itu memang tidak mudah, tetapi jika koordinasi dan komitmen dari semua komponen sudah sangat kuat tidak mustahil prestasi itu akan mampu diraih. Untuk itu, pihaknya tengah berupaya memantapkan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk menyamakan pandangan agar pelaksanaan UN berjalan lancar. “Saat ini UN menjadi perhatian serius dari semua pihak karena kegiatan tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi dengan rasa kejujuran dan berkeadilan,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak terutama jajaran Dinas Dikpora yang ada di kabupaten/kota untuk betul-betul berkoordinasi dengan baik dalam menyukseskan pelaksanaan UN tahun ini.

Pemerintah menginginkan hasil UN tahun ini murni dari sebuah kejujuran. Oleh sebab itu pengawasan UN semakin diperketat dengan melakukan berbagai perubahan pada sistem pengawasan pelaksanaan UN. “Pengawasan kita perketat untuk mencapai hajat pelaksanaan UN yaitu membangun kejujuran, transparansi dan pelaksanaan UN yang kredibel yang mampu membawa pencitraan masyarakat percaya terhadap pendidikan,” katanya.

Selain menguatkan koordinasi antara provinsi dengan kabupaten/kota, kata Syafi’i, upaya lain yang dilakukan yaitu seluruh kepala sekolah dan panitia ujian nasional di NTB akan disumpah untuk jujur dalam melaksanakan UN.

Pengambilan sumpah para kepala sekolah tersebut akan dilakukan oleh Dinas Dikpora masing-masing kabupaten/kota dan akan dilakukan secara bersamaan menjelang pelaksanaan UN. “Kebijakan pengambilan sumpah itu merupakan kesepakatan seluruh Kepala Dinas Dikpora kabupaten/kota dan Kepala Dinas Dikpora NTB dalam rapat koordinasi yang berlangsung beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Menurut dia dengan adanya pengambilan sumpah tersebut para kepala sekolah dituntut untuk tidak boleh melanggar dan harus mampu menyelenggarakan UN dengan jujur dan penuh rasa keadilan sesuai tuntutan pelaksanaan UN tahun ini.

Ia mengharapkan bentuk kecurangan dalam pelaksanaan UN tahun ini tidak akan terjadi sehingga harapan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) melalui surat nomor 2048/BSNP/II/2010 tentang UN yang jujur dan objektif, dapat terwujud. “Upaya-upaya yang kita lakukan merupakan suatu terobosan untuk menciptakan pelaksanaan UN yang jujur di setiap sekolah, karena pada hakikatnya UN untuk mengukur kemampuan para peserta didik dalam menyerap pelajaran dengan cara yang betul-betul murni tanpa ada rekayasa,” katanya.

Selain menargetkan meraih posisi ketujuh provinsi penyelenggara UN, Pemerintah Provinsi NTB juga mentargetkan tingkat kelulusan UN SMA/MA tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yakni dari 85,07 persen naik menjadi 85,5 persen, tingkat SMK dari 81,40 persen menjadi 81,80 persen dan SMP/MTs dari 91,05 naik menjadi 91,82 persen.

Untuk mencapai target tersebut Dikpora Provinsi dan kabupaten/kota menggelar uji coba menjawab soal-soal seluruh mata pelajaran yang di UN kan untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran yang diterima di sekolah. “Seluruh sekolah sudah menggelar try out atau latihan menjawab soal yang dilakukan di masing-masing sekolah. Mudah-mudahan dengan upaya itu tingkat kelulusan bisa lebih meningkat dibanding tahun lalu,” ujarnya.

Kenapa Sekolah Alam, Inilah Alasan Mereka…


JAKARTA, KOMPAS.com – Belum semua orang tua percaya pada sekolah alam, sehingga tetap bergeming memilihkan sekolah konvensional bagi putra-putrinya. Tapi, bagi sebagian orang tua lain, memilih sekolah alam adalah satu kebutuhan untuk mengubah paradigma pendidikan bagi masa depan anak-anaknya. Kenapa?

Nuning (36), orang tua siswa dari Naswa (5) dan Faras (11), mengaku membawa kedua putrinya bersekolah di sekolah alam adalah karena mencari alternatif yang berbeda dari sekolah konvensional untuk memberi pendidikan anak-anaknya. “Paradigmanya sudah berubah buat saya. Selama ini anak belajar penuh keterpaksaan, dikejar target dengan hapalan-hapalan yang sebetulnya tidak tepat untuk periode usia emas mereka, di sini anak belajar sesuai keinginan dan penuh kepraktisan yang memang sudah semestinya,” ujar Nuning.

Menurutnya, kemandirian dan skill kepemimpinan kedua anaknya yang duduk di Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di dua sekolah alam yang berbeda itu sangat terbangun. “Keberanian dan rasa percaya dirinya berkembang dengan baik di luar perkiraan saya, karena memang di sekolah ini life skill itu dipentingkan dan diselaraskan dalam semua materi pembelajaran. Anak saya benar-benar mandiri,” ujar Nuning.

Sementara itu, menurut orang tua siswa lainnya, Romy (42), memilih sekolah alam buat mendidik anaknya adalah untuk mendapatkan ilmu yang berbeda dari yang pernah Romy dapatkan ketika bersekolah di sekolah konvensional dulu. “Dulu itu murid takut dengan gurunya, di sini malah gurunya yang dipanggil-panggil terus oleh siswanya. Saya lihat, anak-anak bisa enjoy belajar tanpa tekanan apapun, itu yang terpenting,” ujar orang tua siswa dari Ruhama Afifah (13), Zahra (9) dan Syamila (4), yang semuanya disekolahkan di Sekolah Alam Indonesia (SAI) ini.

Romy mengatakan, ketimbang anak-anak lain seusia anaknya, perkembangan anaknya jauh lebih cepat dan matang, selain juga lebih mandiri. Romy meyakini, semua itu berkat pembelajaran di sekolahnya. “Saya tahu, di sekolah dia tidak dicetak untuk punya nilai bagus, tapi mampu menjadi pribadi yang mandiri dan berani mengambil keputusan selama mengikuti proses pembelajaran. Saya yakin, kemampuan akademis bisa dikejar, tetapi kemandirian, budi pekerti dan soft skill lainnya itu harus ditempa sejak di usia emasnya,” ujar Romy.

Penuturan lain, yang sebetulnya sama, juga dilontarkan oleh Mei (36). Ia menyekolahkan putrinya, Zia (7), di sekolah alam karena menginginkan perubahan pada cara mengedukasi anaknya. “Secara visi dan misi sekolah alam itu sama dengan saya, yaitu menempa kemandirian anak dan leadership-nya. Bukan soal prestasi, tapi bagaimana membuat anak terus memiliki keinginan berpikir ilmiah dan bisa memanfaatkan ilmunya dengan baik,” ujar Mei.

Panduan Pengembangan Kurikulum


Panduan
Pengembangan
Kurikulum
Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran
Lembaga Pengembangan Pendidikan
Universitas Sebelas Maret
2
Panduan Pengembangan Kurikulum
disusun oleh
Tim PEKERTI-AA PPSP LPP
Universitas Sebelas Maret
Cetakan pertama, Oktober 2007
Lembaga Pengembangan Pendidikan
Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami no. 36A Surakarta 57126
Telp./Faks. 0271-663485
http://www.lpp.uns.ac.id
lpp@uns.ac.id
3
Tim PEKERTI-AA
Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran
Lembaga Pengembangan Pendidikan
Universitas Sebelas Maret
Prof.Dr. Sri Jutmini, M.Pd.
Prof.Dr. Sri Anitah, M.Pd.
Drs. Sukardi, M.Pd.
Drs. Hery Purwanto, M.Sc.
Drs. Noorhadi Thohir
Drs. Suharno, M.Pd.
Dr. Sutarno, M.Pd.
Drs. Ngadino Yustinus, M.Pd.
Drs. Wagimin, M.Pd.
Drs. Suwachid, M.Pd., M.T.
Dra. Soewalni, M.Pd.
dr. Mochammad. Arief Tq., M.S.
Drs. Sugiyanto, M.Si.,M.Si.
Artono Dwijo Sutomo, S.Si.,M.Si.
Dra. Tri Murwaningsih, M.Si.
Salim Widono, S.P.,M.P.
dr. Setyo Sri Rahardjo, M.Kes.
Bambang Kusharjana, S.T.,M.T.
Anjar Sri CN, S.H.,M.Hum.
Budi Legowo, S.Si.,M.Si.
4
Pengantar
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tim PEKERTI-AA PPSP LPP
Universitas Sebelas Maret telah berhasil menyusun 3 panduan
pengembangan pembelajaran, yaitu:
1. Panduan Pengembangan Kurikulum
2. Panduan Penyusunan Silabus dan Rancangan Pelaksanaan
Pembelajaran
3. Panduan Evaluasi Pembelajaran
Panduan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai cara
pelaksanaan pengembangan aspek-aspek pembelajaran di program studi
/ jurusan di lingkungan Universitas Sebelas Maret, namun tidak menutup
kemungkinan pemanfaatan panduan-panduan ini untuk Perguruan Tinggi
lain maupun lembaga pendidikan lainnya.
Masukan, kritik dan saran untuk menyempurnakan panduan di atas sangat
diharapkan untuk perbaikan materi panduan ini.
Selain menerbitkan 3 panduan tersebut di atas, untuk mengawal
pengembangan aspek-aspek pembelajaran, PPSP LPP Universitas Sebelas
Maret juga membuka KLINIK PEMBELAJARAN setiap hari Senin – Kamis
pada pukul 10.00 s.d. 12.00.
Surakarta, Oktober 2007
Tim PEKERTI-AA
Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran
Lembaga Pengembangan Pendidikan
Universitas Sebelas Maret
5
BAB I
PENDAHULUAN
I. RASIONAL
Kebijakan perubahan kurikulum secara tidak langsung maupun langsung akan
menghadapi berbagai langkah dan tantangan dalam implementasinya di lapangan.
Begitu pula yang berlaku dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi.
Dan ini sangat tergantung pada pemahaman pelaksana pendidikan (lembaga,
dosen/guru, administrasi) dalam mengimplementasikan perubahan kurikulum
menuju pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK).
Secara rasional pengembangan KBK adalah sebagai berikut :
1. meningkatkan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan
secara bersamaan dengan peningkatan mutu pendidikan. Oleh
karena itu pendidikan harus lebih relevan, bermutu, adil dan
manusiawi menjangkau semua lapisan dan golongan masyarakat.
2. pengembangan wawasan persaingan keunggulan bangsa Indonesia,
dengan kuncinya adalah pendidikan yang bermutu, realistik dengan
kehidupan nyata yang terus berkembang.
3. memperkuat keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan
perkembangan nasional yakni mempersiapkan sumber daya
manusia yang berkualitas.
4. mendorong terciptanya masyarakat belajar (learning society) yakni
masyarakat individu yang berkemauan, berkemampuan rendah
untuk belajar atas prakarsa sendiri dan berkelanjutan sesuai denga
perkembangan IPTEK.
5. menyiapkan generasi masa kini dan masa depan yang melewati
proses belajar dan pembelajaran yang bermakna sesuai dengan
tugas-tugas nyata.
6
6. memperkuat jati diri bangsa yang mampu menjangkau proses
perubahan yang cepat dalam era global di abad ke-21.
Berkaitan dengan rasional tersebut maka untuk peningkatan mutu pendidikan,
penciptaan iklim belajar yang kondusif diperlukan kurikulum yang
mengembangkan kemampuan (kompetensi) untuk melakukan tugas-tugas dengan
standar performansi tertentu. Dalam implmentasinya akan diperoleh dampak
pengiring (nurturant effect) yang berupa tanggungjawab, kemandirian, berperan
serta, kerjasama (kolaborasi) dengan konsep dan ide-ide yang berkembang.
Kurikulum berbasis kompetensi yang dilaksanakan secara konsekwen akan
menjawab tantangan dan masalah yang muncul di masyarakat.
II. PENDEKATAN PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS
KOMPETENSI
Pendekatan dalam pengembangan kurikulum akan merefleksikan pandangan
tentang nilai, pengetahuan, kesenjangan yang ada dalam masyarakat atau negara.
Pendekatan kurikulum juga menyatakan pandangan yang holistik tentang landasan
desain, prinsip teoritik dan praktis suatu kurikulum. Oleh karena itu peran
pengembang dan perancang harus mampu menyusun dan menyempurnakan
kurikulum yang sedang berlaku (curriculum improvement).
Ada beberapa pendekatan dalam pengembangan kurikulum antar lain :
a. pendekatan yang berdasarkan sistem pengelolaan yang bersifat sentralisasi
dan desentralisasi.
b. Pendekatan berdasarkan fokus sasaran yaitu penguasaan ilmu pengetahuan,
pembentukan pribadi-sosial, pengembangan kemampuan potensial sesuai
dengan perkembangan
c. Pendekatan kompetensi yang merupakan pengembangan kurikulum
difokuskan pada pencapaian atau perolehan penguasaan kompetensi
berdasarkan perkembangan peserta didik. Proses perkembangan bersifat
7
holistik (menyeluruh) dari aspek fisik, sosio emosional, kecerdasan dan
aspek kepribadian sebagai pemrakarsa (tumbuh kembang), dan potensi
bawaan serta dorongan/rangsangan kesempatan belajar dari lingkungan
pendidikan.
III. PENDEKATAN PEMBELAJARAN DAN STRATEGI
PEMBELAJARAN
Sejalan dengan diterapkannya pendekatan kebutuhan berdasarkan kompetensi
perlu adanya sekuensi dan kesinambungan dalam pembelajaran. Beberapa
pendekatan pembelajaran dan strategi pembelajaran yang dapat diterapkan antara
lain :
a. Pendekatan Pembelajaran Kontekstual (Contextual Learning) dengan fokus
Problem Based Learning (PBL), Services Practice Learning (SPL), Work
Based Learning (WBL), Project Learning, Inquary Learning, Realistic
Learning, atau Authentic Instruction.
b. Strategi Pembelajaran yang dapat diterpakan pada Kurikulum Berbasis
Kompetensi adalah Strategi Belajar Tuntas (Mastery Learning) dengan
variasi strategi pembelajaran :
– strategi ekspositorik vs. strategi inquary
– strategi algoritmik vs. strategi heuristik
– strategi struktural vs. strategi problem solving
– strategi deduktif vs. strategi induktif
8
BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN KURIKULUM
I. PENGERTIAN KURIKULUM
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai
tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan pendidikan tertentu.
II. TAHAP-TAHAP PENYUSUNAN KURIKULUM
1. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat Terhadap Lulusan
Suatu program studi yang akan menyusun kurikulum atau akan meninjau
kembali kurikulum yang sudah berlaku perlu melakukan identifikasi
kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat mengenai lulusan yang akan
dihasilkan. Tujuan dilakukan idnetifikasi ini adalah agar lulusan yang
dihasilkan dapat diterima di masyarakat karena kompetensi yang dimiliki
sesuai dengan tuntutan.
Sumber informasi yang dapat digunakan untuk menggali kebutuhan
masyarakat dapat berasal dari lembaga, instansi pemerintah atau swasta,
perkumpulan profesi yang diperkirakan akan menjadi tempat lulusan
bekerja. Selain itu juga dapat memanfaatkan alumni yang sudah berkerja
untuk memberikan masukan kepada program studi.
Proses identifikasi ini dapat menggunakan berbagai macam forum seperti
seminar, lokakarya, korespondensi dan lain sebagainya. Cara yang dipilih
harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi waktu maupun
biayanya.
9
2. Mendiskripsikan kompetensi lulusan
Setelah informasi yang diperoleh dianggap cukup maka bahan-bahan
tersebut diolah dan dirumuskan. Rumusan yang diperoleh ini akan
menunjukkan kemampuan yang dimiliki oleh lulusan suatu program studi.
Kemampuan ini yang disebut dengan kompetensi lulusan program studi.
Kompetensi lulusan program studi sangat boleh jadi akan terdefinisikan
dalam jumlah yang banyak dan bukan merupakan kompentensi tunggal
saja. Setelah kompetensi lulusan dirumuskan dengan mantap maka
kemudian disusunlah pengalaman belajar.
3. Mendiskripsikan pengalaman belajar
Pengalaman belajar merupakan serangkaian kegiatan yang harus dijalani
oleh peserta didik agar mencapai kemampuan yang sesuai dengan
rumusan pada kompetensi lulusan. Pengalaman belajar tidak disusun
atas dasar penting tidaknya materi belajar tetapi berdasarkan pada
keterkaitannya dengan kompetensi yang dirumuskan oleh program studi.
Oleh karena itu pengalaman belajar harus dirancang dengan tepat agar
tidak terjadi pemborosan waktu tetapi tidak mendukung kompetensi
yang akan dicapai.
Keluasan dan kedalaman pengalaman belajar yang akan disajikan sangat
tergantung pada bentuk kompetensi yang diinginkan.
4. Menyusun bidang kajian
Setelah didiskripsikan pengalaman belajar yang akan dijalani peserta
didik, tahap selanjutnya adalah menyusun bidang kajian. Bidang kajian
inilah yang akan digunakan dalam memberikan pengalaman belajar. Suatu
bidang kajian kemungkinan hanya akan memberikan sebagian dari
kompetensi lulusan. Oleh karena itu bidang kajian yang akan disajikan
harus mencukupi dan mendukung terbentuknya kompetensi lulusan
10
sebuah program studi. Bidang-bidang kajian yang telah teridentifikasi
sesuai dengan kebutuhan kompetensi masih terpisah dan berdiri sendiri.
5. Penamaan bidang kajian
Bidang kajian yang masih terpisah kemudian dikelompokkan. Dasar
pengelompokan adalah menurut kedekatan keilmuan. Urutan penyusunan
bahasan dalam bidang kajian dapat menggunakan teknik hirarkis, sejajar
maupun kombinasi antara keduanya.
Suatu bidang kajian yang dalam dan luas dapat dipecah menjadi sub
bidang kajian, bilamana dianggap perlu. Bidang kajian dan sub bidang
kajian inilah yang akan diberikan kepada mahasiswa dlam pembelajaran
dalam bentuk blok atau mata kuliah. Pemberian bobot kredit dilakukan
dengan mempertimbangkan kedalaman, keluasan dan waktu yang
tersedia di dalam satu semester. Selain itu juga harus ada standar
kompetensi, kompetensi dasar dan indikatornya.
III. STRUKTUR KURIKULUM
Struktur yang terdapat di dalam kurikulum adalah sebagai berikut :
1. Identitas Lembaga:
Yang memuat Nama Fakultas, Program Studi, Bagian atau sejenisnya
sebagai penyelenggara pendidikan
2. Gelar Lulusan:
Menyesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku
3. Tujuan Pendidikan:
Merupakan cerminan visi, harapan tentang citra lulusan dari lembaga
penyelenggara pendidikan; termasuk citra kompetensi (sebagai ciri
pembeda antara Fakultas, Jurusan, Program Studi, Bagian seperti:
pengetahuan dan pemahaman, keterampilan intelektual, keterampilan
praktis, dan keterampilan managerial dan sikap.
11
4. Fasilitas utama penyelenggaraan Jurusan/Program Stusi/Bagian
Sarana dan prasarana pembelajaran pendukung seperti media
pembelajaran, laboratorium baik di dalam maupun di luar kampus,
perpustakaan, jaringan informasi dengan lembaga internal maupun
eksternal. Serta tenaga non-edukatif yang telah terlatih guna membantu
penyelenggaraan pembelajaran.
5. Persyaratan akademis dosen
Pendidikan tenaga akademis yang harus dimiliki sebagai penyangga
penyelengga-raan pembelajaran; serta kualifikasi dan relevansinya
dengan lembaga.
6. Penentuan Substansi Kajian Kompetensi
Dengan substansi kajian ini dapat membedakan kompetensi utama dan
kompetensi penunjang
7. Proses belajar-mengajar dan bahan kajian:
Strategi pembelajaran man yang akan dipilih sesuai dengan bahan kajian
tersebut; yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik.
8. Sistem evaluasi berdasarkan kompetensi:
Dalam kurikulum berbasis kompetensi (KBK) diseyogyakan menggunakan
sistem evaluasi berbasis kelas. Dengan harapan agar semua kegiatan
peserta didik dapat dihargai secara objektif (progressiveness,
benchmarking, uathentic assessment-portofolio)
9. Pelibatan kelompok calon pengguna (stakeholder):
Sebagai institusi penyedia lulusan (suplay) tentunya harus disesuaikan
dengan calon pengguna atau permintaan (needs) stakeholders agar terjadi
keseimbangan (equalibrium). Calon pengguna dapat dihadirkan di kampus
atau institusi mengadakan survei ke lapangan; studi literer atau dengan
cara lain yang paling sesuai.
12
10. Struktur Kurikulum:
uraian tentang ciri khas kompetensi utama lulusan sebagai pembeda
antara jurusan/program studi/bagian, yang dilihat dari gatra: (1) nilai
pembentuk kehidupan yang berkebudayaan, (2) keterkaitan
komplementer-sinergis di antara kompetensi utama
11.Kurikulum Inti:
Sifatnya nasional, ditentukan secara nasional (given) dari Departemen
Pendidikan Nasional, tidak sampai pada bentuk mata kuliah, dan hanya
berbentuk kompetensi dan substansi-kajian
12.Kurikulum Institusional:
Sifatnya lokal, merupakan kekhususan program studi, dikembangkan oleh
jurusan, program studi, atau bagian sampai dengan penentuan mata
kuliah; pelibatan stakeholder, expert atau trans-expert
13.Format Kurikulum:
Meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator.
14.Format Silabus:
Memuat standar kompetensi, kompetensi-kompetensia dasar, pangalaman
belajar, hasil belajar, indikator pencapaian, langkah pembelajaran yang
memuat kegiatan peserta didik dan materi, alokasi waktu, sistem evaluasi
yang digunakan, serta sarana dan sumber belajar yang digunakan
13
BAB III
PENUTUP
Panduan ini penyusunan kurikulum ini disusun dengan bentuk yang
sederhana dan diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan di
dalam penyusunan maupun peninjauan kembali kurikulum yang berlaku
pada program studi yang ada di semua fakultas pada Universitas Sebelas
Maret Surakarta. Tidak tertutup kemungkinan pihak diluar Universitas
Sebelas Maret Surakarta menggunakan panduan ini.
Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung
atau memberikan masukan pada penyusunan Panduan Penyusunan
Kurikulum ini. Semoga bermanfaat.